Tak Penuhi Unsur Pelanggaran, Bawaslu Kapuas Kandaskan Laporan Caleg Partai Demokrat

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Kapuas, akhirnya dari lima gugatan tersisa satu perkara kini turut serta ditolak Banwaslu Kabupaten Kapuas.
Terakhir laporan Partai Demokrat (PD) Kabupaten Kapuas atas dugaan adanya pelanggaran hukum pelaksanaan Pemilu pada tiga PPS di wilayah PPK Kapuas Murung, yaitu dugaan surat suara dicoblos oknum KPPS, di mana diketahui seluruh surat suara tercoblos 100 persen tanpa kerusakan, akhirnya pun laporan tersebut kandas.
"Terlapor dan saksi-saksi sudah dua kali secara patut diundang tetapi keberadaan terlapor tinggal tidak ada ditempat, akhirnya surat disampaikan ke ketua RT," kata Ketua Banwaslu Kapuas, Iswahyudi Wibowo melalui pesan singkat selulernya, Jumat (17/5/2019).
Menurut Iswahyudi, laporan pihak Demokrat Kapuas sudah diproses dan hasilnya keputusan Sentra Gakkumdu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur pelanggaran pasal 532 jo 533 jo 544 dan tidak memenuhi minimal dua alat bukti (Pasal 184 KUHAP).
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas Karya Yetsi setelah menerima keputusan dari Bawaslu Kabupaten Kapuas akan melaporkan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Untuk ketidak adaan terlapor merupakan kewajiban pihak Bawaslu untuk menghadirkan, bukan hanya melalui surat undangan," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kapuas, Kamis (16/5/2019).
Dengan ditolaknya laporan tersebut, maka akan dilaporkan ke DKPP dan MK untuk proses hukum terhadap penyelenggara Pemilu di Kapuas.
Sebagaimana isi gugatan bahwa kasus bergulir sejak dilaporkan, adanya dugaan surat suara Pileg yang sudah tercoblos 100 persen di TPS 01 Desa Bina Mekar, TPS 01 Desa Bina Karya serta TPS 01 Desa Rawa Subur.[zulkifli]
loading...
TAG