Politikus Ini akan Laporkan ke DKPP, Bawaslu Kapuas: Keputusan Sesuai SOP

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Karena tidak dapat ditindaklanjuti laporannya yang masuk ke Sentra Gakkumdu Bawaslu Kapuas, Karya Yetsi, politikus Partai Demokrat Kabupaten Kapuas mengaku membawa hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Setelah menerima putusan bahwa laporan yang dilayangkannya kandas tak bisa dilanjutkan, laporan terkait dugaan surat suara dicoblos oknum KPPS di tiga PPS di wilayah Kecamatan Kapuas Murung, beberapa waktu lalu.
"Keputusan itu menunjukkan ketidakprofesionalan dan proporsional, itu dibuktikan karena tidak bisa menghadirkan pihak terlapor," kata Karya Yetsi, via sambungan Selular, Minggu (19/5/2019).
Selain itu, menurutnya alasan Bawaslu Kapuas tidak bisa diterima, karena dalam perkara itu menggunakan pasal-pasal dalam KUHP.
"Padahal dalam Pemilu  (harusnya) yang digunakan ada undang-undang khusus, UU 7 tahun 2017, Perbawaslu dan Peraturan KPU," tandasnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyudi Wibowo mengatakan, keputusan itu sudah sesuai SOP, yaitu Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan perbawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
"Keputusan laporan saudara Karya Yetsi adalah keputusan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, karna termasuk tindak pidana Pemilu," tukasnya.
Sebelumnya, Bawaslu Kapuas telah menangani laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan Karya Yetsi, Caleg Demokrat Kabupaten Kapuas.
Namun akhirnya laporan itu dihentikan karena menurut Iswahyudi berdasarkan hasil keputusan Sentra Gakkumdu tidak dapat ditindaklanjuti, mengingat tidak terpenuhi unsur pelanggaran pasal 532 jo 533 jo 544 dan tidak memenuhi minimal 2 alat bukti (Pasal 184 KUHAP).[zulkifli]
loading...
TAG