Legislator ini Minta Penyaluran DD Perlu Dievaluasi dan Transparan

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Para kepala desa diingatkan agar mampu mengelola dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) secara transparan dan akuntabel. Sebab DD harus sampai ke rakyat dan dapat dirasakan manfaatnya.
Selain itu, penyaluran DD dan ADD ini juga harus dievaluasi, termasuk nilai nominalnya sesuai dengan kondisi riil jumlah penduduk dan luasan wilayah desa.
Ini disampaikan Robert Linuh Gerung, Wakil Ketua I DPRD Kapuas. Dikatakannya DD ini sangat strategis untuk pembangunan desa.
"Sebaiknya setiap tahun diperlukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyaluran DD dan ADD ini," ungkap Robert, Kamis (2/5/2019) ini disampaikannya melalui sambungan selular.
Menurut politisi senior PDIP ini, syarat mendapatkan DD dan ADD ini sudah tentu adalah sebuah pemerintahan desa yang memiliki jumlah penduduk dan luasan wilayah yang sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan teknisnya dalam hal ini Peraturan Bupati.
"Apakah mungkin sebuah desa yang hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 10 kepala keluarga mendapatkannya, ini salah satunya yang perlu dievaluasi lagi," tegasnya.
Kendati tidak dirinci, apakah memang ada desa di wilayah Kabupaten Kapuas  yang besaran DD-nya tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luasan wilayahnya, namun legislator ini minta pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait untuk mengevaluasi kembali terkait hal itu.
Sebelumnya Kertidipora, Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kapuas mengungkapkan, sebanyak 214 desa di Kabupaten Kapuas akan menerima Dana Desa (DD) tahap I tahun 2019.
Dari total keseluruhan DD tahun 2019 sebesar Rp183 miliar lebih, diperuntukan bagi 214 desa di Kabupaten Kapuas.
"Nominal pencarairan DD di masing-masing desa berbeda," ucap Kertidipora.
Sesuai aturan, penentuan besaran DD dilihat berdasarkan dari luasan wilayah maupun jumlah penduduk dari desa yang bersangkutan.
Diharapkan pihaknya, pencairan DD yang bersumber dari APBN ini dapat digunakan sesuai dengan musyawarah pemerintahan desa dan BPD yang dituangkan dalam APBDes, sesuai peruntukan dan tepat sasaran.[zulkifli]
loading...
TAG