Besaran Penerimaan DD Harus Sesuai Jumlah Penduduk, Legislator Ini Harapkan Evaluasi

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Robet Linuh Gerung meminta SOPD terkait agar melakukan evaluasi keberadaan status sebuah desa.  Khususnya desa berstatus difinitif di wilayah eks PLG.
Menurutnya itu perlu dilakukan cek dan ricek lagi apakah jumlah penduduk desa disana sudah sesuai syarat sebuah desa difinitif.
"Sebaiknya ada evaluasi sedetail mungkin tentang kelayakan sebuah desa khususnya sejumlah desa di wilayah eks PLG," kata Robert, Jumat (17/5/2019).
Sebab menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa  bahwa syarat-syarat pembentukan desa harus memenuhi syarat jumlah penduduk.
"Tidak mungkin sebuah desa itu hanya berpenduduk puluhan kepala keluarga saja," kata Politisi PDIP ini.
Dilanjutkannya, keberadaan Pemerintah Desa berkaitan dengan penerimaan ADD dan DD apabila tidak memenuhi syarat jumlah penduduk di desa maka sebaiknya keberadaan desa tersebut bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan atau digabung agar memenuhi syarat kependudukan suatu desa.
Karena, lanjutnya, sesuai aturannya bahwa alokasi dana desa memperhitungkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
Dikatakannya, jumlah penduduk di sebuah desa bukan saja tanggung jawab pemerintah Kabupaten melalui SOPD teknisnya, dan yang lebih berperan penting adalah pemerintah Kecamatan jangan hanya menerima laporan di meja kerja saja.
Dilanjutkannya, begitu pula hendaknya, SOPD teknis yang menangani data kependudukan melalui e KTP perlu mendata ulang, tentang kebenaran status kepemilikan e-KTP yang bisa saja fiktif.
"Dengan validasi e KTP dengan sidik jari maka akan menguak kebenaran kependudukan di Kapuas," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG