Tangani Politik Uang, Dua Jaksa Disiapkan

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah didepan mata. Tidak hanya membuat para penyelenggara dan pengawas Pemilu yang bekerja keras, tetapi juga para aparat penegak hukum. Satu di antaranya Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya.
"Ya, tentunya jelas, kami dari kejaksaan juga terlibat aktif dalam memerangi politik uang di moementum politik ini," ucap Kepala Kejari Palangka Raya, Zeth Tadung Allo, Kamis (10/4/2019).
Diuraikannya, melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), pihak Kejari Palangka Raya sudah melibatkan dua jaksa untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya politik uang dalam pesta demokrasi.
"Untuk saat ini sudah ada dua jaksa yang ditugaskan untuk menangani masalah politik uang ini," ujarnya.
Dilanjutkannya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan, tidak akan bermain-main jika memang ditemukan adanya pelanggaran Pemilu berupa politik uang.
"Kalau namanya politik uang itu kami tidak bisa tolerir, karena kejahatan itulah yang menjadi dalang bagi kejahatan korupsi ketika nantinya terpiih," tegasnya.
Ditambahkannya, kalau dipilih karena uang otomatis arahnya ke tindakan korupsi. Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan proses penegakan hukum berkaitan dengan politik uang akan berlangsung sangat terbatas dan harus secepatnya dilakukan penyerahan ke pengadilan.
"Ya juga harus kerja keras kalau memang ada kasus, karena prosesnya hanya 51 hari saja harus sudah dilimpahkan," jelasnya.
Untuk bisa diproses sesuai dengan waktu yang ditentukan, Zet meminta niat baik dan juga partisipasi aktif masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum agar bisa melaporkan secara jelas jika adanya temuan politik uang dan harus memiliki bukti-bukti yang bisa dijadikan dasar untuk dilakukan penindakan.
"Kalau memang alat buktinya cukup dan saksinya kuat otamatis cepat prosesnya. Untuk itu kami juga butuh bantuan dari masyarakat," tandasnya.[kenedy]
loading...
TAG