Peringati Hari Buruh Internasional, DPC Hukatan KSBSI Kapuas Sampaikan 7 Tuntutan

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Peringatan hari buruh internasional atau may day yang jatuh pada Rabu (1/5/2019), diperingati organisasi buruh DPC Hukatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kapuas. Di momen ini mereka menyampaikan 7 tuntutan.
M Junaedi Lumban Gaol, Ketua DPC Hukatan KSBSI Kabupaten Kapuas mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap semua aturan terkait ketenagakerjaan.
"Sebagai contoh bahwa dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 karyawan hanya dibedakan berdasarkan perjanjian kerjanya yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tetapi anehnya bahwa di seluruh perusahaan khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas perusahaan telah mempekerjakan sekitar 80 persen dari jumlah karyawannya dengan status karyawan harian lepas atau buruh harian lepas (BHL) dan lamanya bertahun-tahun," papar Gaol di sekretariat DPC Hukatan KSBSI, Jalan Patih Rumbih, Kuala Kapuas.
Tuntuntan lainnya terkait undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian evaluasi karena belum memberikan kepastian hukum bagi buruh.
"Pengalaman kami membuktikan sudah menang saja di pengadilan PHI, masih susah untuk mewujudkan dengan kepastian eksekusi," tandasnya.
Kemudian, hadirnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 yang memberikan kebebasan mendirikan serikat buruh dengan harapan bahwa serikat buruh dapat memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.
"Namun faktanya undang-undang ini justru menjadi dilema serikat buruh yang serius memperjuangkan hak anggotanya akan mendapat perlawanan dari pengusaha hal ini sangat memungkinkan karena menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 syarat untuk mendirikan serikat buruh cukup 10 orang sehingga dampaknya begitu mudah mendirikan serikat buruh boneka yang dikendalikan perusahaan ini adalah tren baru pengusaha mempersempit ruang gerak serikat buruh KSBSI," cecar Gaol.
Dilanjutkannya, berbicara tentang jaminan perlindungan upah bagi buruh ada kerancuan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 bahwa PP 78 tahun 2015 lebih rendah posisinya kalah dengan peraturan perusahaan.
Hal yang lainnya dampak yang sangat terasa bagi buruh UMK yang seharusnya upah paling minim bagi buruh tetapi faktanya UMK itu adalah upah tertinggi yang diterima buruh.
Menurutnya, semua persoalan buruh tani adalah tanggung jawab pemerintah atas nama negara berdasarkan undang-undang 1945 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur.
"Bahwa semua fungsi pengawasan ini adalah melekat bagi serikat buruh seperti kami tetapi kadang kami iri dengan partai politik yang setiap tahun mendapatkan bantuan dari APBD Kapuas sementara kami serikat buruh jangankan punya kantor untuk beli kertas saja kami harus urunan," pungkasnya.[zulkifli]
loading...
TAG