Minimalisir Potensi Sengketa Pemilu 2019, Ini Kata Bawaslu...!

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS – Kontestasi demokrasi tidak selalu berakhir mulus, potensi sengketa dalam pemilu akan tetap ada. Untuk itu, diperlukan upaya mengantisipasi adanya laporan pelanggaran dan sengketa yang akan timbul pada Pemilu 2019.
Dr Rudyanti Dorotea Tobing SH M.Hum, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalteng meminta kepada para peserta Pemilu untuk sama-sama menjaga haknya masing-masing.
"Diharapkan para peserta Pemilu sama-sama saling menjaga dan menghormati haknya masing-masing," ucap Rudyanti, Rabu (10/4/2019) usai memberikan materi sosialisasi penyelesaian sengketa pemilu di Hotel Walet Mas, Jalan A Yani Kuala Kapuas.
Harapannya kepada KPU membuat keputusannya sesuai aturan yang ada. Ini untuk menghindari potensi sengketa. Sebab yang disengketakan itu ketika ada pihak yang keberatan dari muara berita acara atau putusan yang dikeluarkan KPU.
Kepada jajaran Panwascam diminta dapat mengakomodir semua permasalahan berkenaan yang bisa disengketakan.
"Harapan kami agar semua Panwascam memahami secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu antar peserta," imbuhnya.
 
Hal ini penting. Untuk itu diberikan pemahaman dan pembekalan kepada setiap panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dalam menangani setiap pelaporan pelanggaran dan sengketa yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
"Sengketa Pemilu kali ini termasuk hal yang baru, dimana Undang-undang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa," jelasnya.
Rudyanti mengatakan, masih banyak yang belum mengetahui mekanisme dan syarat pengajuan permohonan suatu sengketa.
"Sehingga ada beberapa permohonan sengketa yang tidak dapat diterima tidak dapat diregister karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil," pungkas anggota Bawaslu Kalteng itu.[zulkifli]
loading...
TAG