Agar Tepat Sasaran, Eddy Minta Masyarakat Awasi Penggunaan ADD dan DD

Print Friendly and PDF
BUNTOK - Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ( DD) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD), Senin (15/4/2019).
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Barsel, Forkopimda Se- Barsel, Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Barsel dan Camat Se-Barsel.
Bupati Eddy menyampaikan, dalam undang-undang No 6 Tahun 2014, merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Ini berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (RI).
ADD sendiri merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi dana alokasi khusus.
"Tahun anggaran 2019 mendapatkan ADD  dari APBD dan DD dari  APBN berkisar  antara Rp1,3 miliar sampai dengan Rp 3,2 miliar," ucap orang nomor satu di Bumi Batuah ini.
Menurut Eddy, tantangan terbesar adalah dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa, untuk mengelola dana sebesar itu dan kekhawatiran muncul jika dana tersebut disalahgunakan.
"Kita pun tidak bisa menutup mata. Karena masih terbatasnya SDM untuk mengelola keuangan desa tersebut," imbuhnya.
Kekhawatiran akan rawannya penyimpangan ADD dan DD tersebut, bukan tidak beralasan jika desa memperoleh dana miliaran dalam setahun. Bukan hal yang mustahil jika kemudian hari.
Banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum, karena telah merugikan keuangan negara. Praktik korupsi pun akan berpindah dari kota ke desa.
"Untuk itulah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD dan DD ini, agar dapat tersebut sesuai dengan peruntukannya meningkatkan pembangunan di desa tersebut harus tetap sasaran," tegasnya.
Mengingat keuangan desa yang semakin kuat pada era sekarang ini, penyelengaraan pemeritahan desa dituntut lebih akuntabel yang didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa, lembaga desa.[deni]
loading...
TAG