Kunker ke Kemendagri, Begini Penjelasan yang Didapat Komisi II DPRD Kapuas

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker). Kunker kali ini ke Sub Direktorat BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan ke Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) di Jakarta.
Kunker ini dipimpin Indah Purwanti Wakil Ketua II DPRD Kapuas, bersama Murniwaty Ketua komisi II DPRD Kapuas dan didampingi Plt direktur PDAM Agus Cahyo dan jajaran, serta Kabag hukum Setda Kapuas dan jajaran.
"Kunjungan itu dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi terkait implementasi PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD," ucap Indah Purwanti, Jumat (29/3/2019).
Rombongan Komisi II DPRD dan SOPD terkait ini, diterima langsung oleh Kepala Seksi Wilayah II Subdit BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi  Auto Sudjatmiko, SM, MM dan jajarannya.
Indah Purwanti mengatakan, menurut Sudjadmiko BUMD akan dibawa menjadi profesional di mana PP 54 mengatur agar PDAM menjadi profesional baik mengenai pemilihan direksi maupun dewan pengawas melalui uji kelayakan dan kepatuhan.
"Serta ada pembenahan terhadap laba BUMD sehingga lebih transparan dan lebih jelas melalui aturan-aturan yang sudah dibakukan kata beliau," jelas Indah.
Dijelaskannya, dampak lahirnya PP 54  tahun 2017 antara lain adalah jumlah dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi, perubahan bentuk badan hukum perusahaan masa jabatan direksi dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan atau prestasi  yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
Untuk masa jabatan dewan pengawas dari tiga tahun menjadi empat tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.
"Ada perubahan mendasar bagi BUMD menurut PP 54, yaitu perubahan bentuk badan hukum dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi," terang Indah.
Murniwati Ketua komisi II DPRD mengatakan, penjelasan yang didapat pihaknya bahwa dalam PP tersebut BUMD diberi pilihan apakah bentuk Perumda atau Perseroda dan itu ditetapkan melalui Perda.
Berbentuk Perumda jika kepemilikan hanya satu daerah, sedang berbentuk Perseroda apabila dimiliki dua atau lebih pemegang saham.
"Untuk Perseroda sebanyak sebanyaknya 51 persen saham minimal harus dimiliki oleh Pemda, itu masukan yang kami dapatkan," pungkas Murniwati.
Plt Direktur PDAM Kapuas, Agus Cahyo memberikan tangapan positif atas Kunker bersama Komisi II DPRD tersebut.
"Banyak masukan dan referensi bermanfaat dari kunjungan tersebut, ini menjadi bekal kita untuk menjadikan PDAM Kapuas, lebih baik efektif dan efesian ke depannya," kata Agus Cahyo.[zulkifli]
loading...
TAG