Kemenkumham Sebut Ada Empat Laporan Dugaan Pelanggaran HAM Terjadi di Kapuas

Print Friendly and PDF
KUALA KAPUAS - Sedikitnya ada empat laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalteng.
Karyadi SH MH, Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Rabu (13/3/2019) membeberkan laporan dugaan pelanggaran HAM terkait sengketa tanah  antara masyarakat dengan pihak Perusahan Besar Swasta (PBS).
"Untuk Kabupaten Kapuas ada empat laporan yang masuk, rencananya bulan April ini akan kita tangani," kata Karyadi, usai menyampaikan materi Diseminasi HAM, di aula Bappeda, Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas.
Hal serupa, lanjutnya, hampir terjadi di seluruh Kabupaten di Kalteng, dan permasalahan tersebut diakui sangat sulit penyelesaiannya.
"Banyaknya kasus pertanahan, seperti tumpang tindih, hingga penyerobotan tanah masyarakat," jelas Karyadi.
Dilanjutkannya, melalui program Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kemenkumham melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan-permasalahan tersebut.
Di samping melakukan pendampingan, pihaknya juga gencar melakukan sosialiasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang HAM kepada berbagai pihak.
"Termasuk hak masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Hal itu sebagamana yang telah di atur dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum," pungkas Karyadi.[zulkifli]
loading...
TAG