Kadinsos: Tak Semua Warga Miskin Dapat Bantuan PKH

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 120 ribu jiwa lebih. Dari total jumlah itu, ada sebanyak 11.0518 jiwa merupakan penduduk miskin yang masuk dalam Data Basis Terpadu (DBT).
Data tersebut diperoleh dari Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pulang Pisau saat pihaknya menjelaskan terkait penerima Program Keluarga Harapan atau PKH.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pulang Pisau, Satria During mengatakan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 120 ribu lebih itu, sedikitnya ada sebanyak 11.0518 jiwa yang termasuk dalam kategori miskin.
Dari kesebelas ribu jiwa lebih itu, katanya sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Hanya saja, harus tercatat 40 persen dari penduduk Indonesia termiskin sebagai penerima bantuan program tersebut.
"Jadi, orang yang bisa dibantu pemerintah itu berdasarkan BDT tadi, dan itupun nantinya harus tercatat di pusat 40 persen dari penduduk miskin di Indonesia," ujar During kepada media ini, Rabu  (13/3/2019).
Sebenarnya, dijelaskan During, untuk data usulan penerima bantuan program Kementerian Sosial (Kemensos) melalui program PKH di Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan bisa diterima untuk semua warga miskin secara keseluruhan.
Namun, karena beberapa ketetapan dari Kemensos dalam menetapkan calon penerima bantuan, maka harusnya selektif dalam menetapkan calon penerima bantuan tersebut.
Misal, menurutnya, apabila ingin terdaftar menjadi calon penerima bantuan, warga harus tercatat oleh Kementerian Sosial di Base Data Terpadu (BDT) dan memiliki salah satu syarat diantaranya memiliki anak balita, Ibu hamil, pendidikan, kesehatan, dan bagi penyandang disabilitas serta lansia.
"Jadi, sebagai calon penerima harus memiliki komponen itu dulu, dan itupun tidak serta merta langsung dapat, ada tim verifikasi nantinya dari pusat, yaitu tercatat 40 persen dari penduduk Indonesia termiskin tadi," jelasnya.
Ia juga menambahkan, untuk pendataan itu sendiri biasanya melalui pemerintahan paling bawah, yaitu bisa melalui kades, lurah, kecamatan sampai dengan dinas terkait.
"Nantinya hasil yang sudah diverifikasi oleh Kemensos baru bisa turun ke PKH. Dinsos maupun tidak berwenang untuk memutuskan siapa penerima dana PKH itu. Hanya saja bisa mengusulkan data BDT yang mana misal kadesnya dapat mengevaluasi siapa warganya yang layak mendapatkan bantuan tersebut, dan itu bisa diusulkan dengan perubahan data ke Dinsos," tuturnya.
Sementara untuk diketahui warga, semua data yang ada, dan masuk dalam usulan memang diharapkan bisa dipenuhi semua oleh Kemensos.
"Namun tadi, tidak semua usulan dapat diakomodir. Karena Kemensos juga ada tim untuk menentukan mana yang masuk PKH dan mana yang tidak. Saya juga berpesan kepada para penerima yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan program itu, namun sudah mapan, agar dapat menyadari diri. Artinya biar warga lainnya yang memang berhak menerima bantuan program PKH itu," pungkasnya.[manan]
loading...
TAG