Tak Ada TKA Ilegal, Ini Kata Ketua Tim Pora...!

Print Friendly and PDF
PULANG PISAU - Menyikapi desas-desus banyaknya pekerja asing ilegal di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Kabupaten Pulang Pisau tidak mau kecolongan. Mereka memastikan di Kabupaten Pulang Pisau tidak ada Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal.
"Untuk di Kabupaten Pulang Pisau, kita pastikan tidak ada TKA ilegal. Semua sudah kita survei, tidak ada ditemukan penyalahgunaan izin," ucap Swady yang merupakan Ketua Tim Pora Kabupaten Pulang Pisau didampingi Kasat Intel Polres Pulang Pisau, kepada awak media, Jumat (1/2/2019) di Kantor Kebangpolinmas kabupaten setempat.
Menurut Swady yang juga sebagai Kepala Dinas Kesbangpolinmas, dari data yang tercatat  di Tim Pora, Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdapat dua perusahaan yang memperkerjakan TKA, yaitu PLTU Pulang Pisau dan PT Zirkon (pasir) di Bukit Rawi.
Untuk PLTU TKA berjumlah 51 orang dan perusahan pasir Zirkon di Bukit Rawi memperkerjakan 1 orang TKA.
Semua pekerja tersebut, ujar Swady, merupakan TKA berkebangsaan Cina dan bekerja sebagai tenaga mekanik mesin serta general manager (GM).
Meski demikian, lanjut Swady, setelah Tim Pora melakukan pengecekan pada bulan Desember 2018 lalu, ada sebanyak 47 TKA di PLTU Pulang Pisau. Namun  sudah pulang ke negaranya bulan November 2018, karena sudah selesai pekerjaannya.
Selanjutnya, setelah dilakukan kroscek kembali, dari jumlah tersebut tersisa 4 TKA, dan pada 25 Januari 2019 juga sudah pulang ke negara asalnya, sekaligus untuk merayakan Imlek di kampung halaman.
"Itulah dasar kita memastikan bahwa tidak ada lagi TKA di Pulpis, dan hasil dari koordinasi dengan pihak PLTU Pulang Pisau, semua TKA yang bekerja di perusahaannya sudah selesai pekerjaannya. Dengan demikian, sejak tanggal 25 Januari 2019 tidak ada lagi TKA yang bekerja di PLTU," ungkapnya.
Sedangkan, tambah Swadi, untuk TKA 1 orang yang bekerja di perusahaan Zirkon Bukit Rawi, yang bersangkutan memiliki izin kerja sampai tanggal 20 Januari 2018. Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak Imigrasi, disebutkan bahwa yang bersangkutan telah memperpanjang izinnya hingga tahun 2020.
"Intinya kita dari Tim Pora yang terdiri dari Kesbangpolinmas, Polres, TNI, Kejaksaan dan Dinas Tenaga Kerja setiap bulannya melakukan monitoring di perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan TKA," pungkasnya.[manan]
loading...
TAG