Komitmen Bebas Korupsi, Kejati Kalteng Tandatangani Pakta Integritas Zona WBK

Print Friendly and PDF
PALANGKA RAYA - Komitmen menciptakan pelayanan yang cepat dan bersih dari korupsi ditunjukkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan penandatanganan pakta integritas zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Penandatanganan pakta integritas ini digelar di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (14/2/2019). Pencanangan pembangunan zona integritas WBK dihadiri oleh seluruh jajaran korps Adhyaksa Bumi Tambun Bungai.
Pada kesempatan ini, Kepala Kejati (Kajati) Kalteng, Adi Sutanto mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Nomor : Ins.001/A/JA/11/2018 tertanggal 30 November 2018, tentang pelaksanaan hasil rapat kerja Kejaksaan RI.
Dalam rangka pembangunan zona integritas sebagaimana disampaikan Wakil Kejagung RI, Dr Armiansyah, diperlukan komitmen yang tinggi secara terus menerus untuk melakukan perubahan yang cepat dan memanfaatkan teknologi informasi yang berbagi digital, yang sudah masuk di era revolusi industri 4.0.
Selain itu, juga harus berani merubah mindset dan persepsi publik mengenai Kejaksaan RI, untuk itu diperlukan kesungguhan dan semangat dalam memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.
"Khusus di Kalteng, saya mewajibkan untuk mengikuti pencanangan pembangunan unit kerja Kejati Kalteng, termasuk juga 14 Kejari dan 1 Kacabjari," tegasnya.
Dalam membangun zona integritas menuju WBK atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kejati melakukan perubahan pola pikir dan pola tindak dengan melaksanakan enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, pemerintah yang bersih, bebas KKN dan kualitas pelayanan publik yang baik diharapkan akan segera tercapai.
"Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, diharapkan mampu mengembalikan martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya Kejaksaan yang berinti pada memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta ketertiban dan ketentraman masyarakat," pungkas Adi.[tampetu/redaksi]
loading...
TAG