Tak Terima Ditetapkan Tersangka, Sutrisno Gugat Kejari Lewat Praperadilan

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Sidang praperadilan tersangka kasus suap proyek multiyears di Kabupaten Barito Selatan, Ir RA Sutrisno, mulai digulirkan, Rabu (2/1/2019).

Ir RA Sutrisno, tersangka pelaku suap terhadap Wakil Ketua I DPRD Barsel, H Hasanuddin Agani, menggugat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Barsel lewat praperadilan, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Buntok, Rabu (2/1/2019).

Meskipun tidak dihadirkan di hadapan Hakim Tunggal, Agustinus SH, dalam gugatannya yang disampaikan oleh Kuasa Hukum, Aris Arpandi Lubis SH, tersangka menyampaikan empat poin gugatan kepada pihak Kejari selaku tergugat.

Pertama, tersangka menyampaikan, bahwa pihak penyidik dalam melakukan penetapan tersangka tidak sesuai prosedur, sebab tersangka tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh penyidik sebelumnya.

Kedua, pihak tersangka merasa bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada dirinya.

Kemudian yang ketiga, adalah pihak tersangka merasa bahwa kasus yang menjeratnya bersama Hasanuddin tersebut merupakan masuk kedalam ranah hukum perdata.

Dan yang terakhir, tersangka beranggapan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya adalah tindakan kesewenang-wenangan pihak penyidik.

Sementara itu, dalam pembacaan jawaban pihak Kejari yang dibacakan oleh tiga orang Jaksa yakni, Kasi Pidum, Rahmat Baihaki SH MH, Agung Cap Prawarmianto SH dan Suryaningsih SH, pihaknya menolak sidang praperadilan yang diajukan oleh Sutrisno.

Adapun poin-poin penolakan yang disampaikan oleh Rahmat Baihaki, yakni pertama, tujuan gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat adalah instansi Kejari, sedangkan dalam peraturan yang berlaku semestinya gugatan dilayangkan kepada Kepala Kejari selaku pimpinan Kejari, karena secara hirarki penyidik melakukan upaya hukum sesuai dengan perintah Kepala Kejari yang bertanggung jawab terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Jaksa Agung, selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Untuk itu, permohonan dari pemohon kami tolak, sebab tidak jelas siapa yang menjadi termohon dalam gugatan praperadilan ini," sebut Baihaki.

Dilanjutkan oleh Suryaningsih, permohonan yang dilayangkan oleh pihak penggugat mengenai poin pertama, yang menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dipatahkan dengan bukti-bukti, bahwa tersangka Sutrisno yang merupakan Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (TDAP) tersebut, sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan dalam statusnya sebagai saksi, sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 22 November 2018 dan pada tanggal 11 Desember 2018 lalu.

Dan berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi, bahwa proses penyelidikan merupakan suatu rangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan untuk mencari dan menemukan adanya dugaan dan bukti adanya terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kedua, menyangkut dengan penetapan tersangka yang berkaitan dengan bukti, diakui oleh Jaksa, bahwa pihaknya telah memiliki cukup alat bukti, hal ini, bersesuaian dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).

Selanjutnya, dibacakan oleh Agung, permohonan tersangka yang menyatakan bahwa kasus hukum yang menjerat tersangka merupakan bersifat perdata, sangat tidak relevan dengan pernyataan permohonan selanjutnya oleh pihak tersangka, yakni tentang penolakan terhadap penetapan tersangka yang tidak melalui prosedur.

Terakhir, termohon juga menolak pernyataan pemohon, yang mengatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tindakan kesewenang-wenangan penyidik. Sebab penetapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.[tampetu]


loading...
TAG