Sidang Keempat Praperadilan Multiyears, Hakim Peringatkan Kedua Belah Pihak

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Hakim tunggal persidangan praperadilan tersangka kasus suap multiyears, Agustinus SH, memperingatkan agar kedua belah pihak tidak melakukan intervensi terhadap hakim.

Sidang keempat praperadilan penetapan tersangka kasus suap proyek multiyears, RA Sutrisno di Pengadilan Negeri (PN) Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Senin (7/1/2019), sampai pada agenda penyampaian kesimpulan.

Di hadapan para pihak penggugat yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya, Aris Arpandi Lubis SH, dan tergugat yang diwakili oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Barsel, Rahmat Baihaki SH MH, Suryaningsih SH dan Agung Cap Prawarmianto SH, Hakim Tunggal Agustinus SH, memberi peringatan kepada kedua belah pihak agar tidak melakukan intervensi dan menerima semua putusan hakim, yang rencananya akan dibacakan pada Selasa (8/1/2019).

Ditemui usai persidangan, PH penggugat, Aris Arpandi Lubis SH, enggan memberikan komentar terkait gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihaknya.

"Nantilah, ini kan belum selesai, tunggu selesai saja," ucapnya singkat, kepada awak media.

Sementara itu, pihak Kejari melalui Kasi Pidum, Rahmat Baihaki SH MH mengaku optimis bahwa penetapan tersangka terhadap Sutrisno, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Pada intinya, apa yang kita lakukan (penetapan tersangka) itu, sudah sesuai prosedur yang berlaku, sesuai yang diatur di dalam UU KUHP," ungkapnya optimis.

Selain itu, dijelaskan oleh Baihaki lagi, bahwa materi gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat, dua di antaranya, yakni poin ketiga dan keempat, itu tidak masuk dalam materi praperadilan.

Sementara itu, gugatan pada poin kesatu dan kedua, mengenai tidak adanya pemeriksaan tersangka Sutrisno sebagai calon tersangka sebelumnya dan bahwa penyidik dalam penetapan tersangka tidak memiliki alat bukti yang cukup, pun dibantah oleh pihak Jaksa.

Sebab, dikatakan oleh Baihaki, penetapan tersangka terhadap Sutrisno, bersesuaian dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).

Sesuai dengan Pasal 184 UU KUHP diatur bahwa alat bukti itu ada lima, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk.

"Penetapan tersangka kan mengacu kepada KUHP, belum ada aturan yang mengacu dalam keputusan MK, makanya kita kembalikan lagi kepada UU KUHP," pungkasnya.[tampetu/deni]


loading...
TAG