Praperadilan Multiyears, Jaksa Sebut Gugatan Pemohon tak Sesuai Materi

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Jaksa menganggap replik yang disampaikan oleh penggugat tidak sesuai materi gugatan praperadilan yang diajukan sebelumnya.

Pada lanjutan sidang ketiga Praperadilan gugatan tersangka suap proyek multiyears,  terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) atas penetapan tersangka Ir RA Sutrisno, Jumat (4/1/2019), di Pengadilan Negeri (PN) Buntok, Kabupaten Barito Selatan, dengan agenda penyampaian Duplik tergugat, Jaksa menolak semua tanggapan tersangka yang tertuang di dalam Replik.

Penolakan tersebut, disampaikan oleh pihak Kejaksaan, dikarenakan pihaknya menganggap materi replik penggugat tidak sesuai dengan materi gugatan praperadilan.

"Jadi pada intinya duplik kita tetap mengacu pada jawaban, bahwa materi yang mereka ajukan ini (replik) sebenarnya terkait dengan penangkapan tersangka, di dalam repliknya ternyata melebar kearah penangkapan dan penahanan, namun hal itu sebetulnya belum, tidak termasuk ranah praperadilan ini, jadi kami membantahnya!" tukas Kasi Pidum Kejari Barsel, Rahmat Baihaki SH MH, saat ditemui oleh awak media seusai sidang.

Lanjut Baihaki, Pihak Kejaksaan sendiri, berkeyakinan bahwa penetapan tersangka terhadap Sutrisno sendiri, sudah sesuai dengan prosedur penyidikan yang diatur di dalam perundang-undangan.

"Jadi ini (penetapan tersangka) sesuai dengan ketentuan proses penyidikan, dan kami (sudah) membahasnya berdasarkan dasar hukum, ada yuridisnya di dalam hukum. Lagipula tersangka ini (Sutrisno), memang waktu kedatangannya pada 10 Desember 2018 lalu, dalam memenuhi kapasitasnya sebagai saksi!" tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya diketahui pihak penggugat, Ir RA Sutrisno, melalui Kuasa Hukumnya, Aris Arpandi Lubis SH, sudah menyampaikan replik di hadapan Hakim Tunggal, Agustinus SH, pada sidang kedua praperadilan tersangka kasus suap multiyears, pada hari Kamis (3/1/2019).

Di dalam replik tersebut, Aris menyebutkan bahwa penggugat merasa keberatan atas sikap yang diambil oleh pihak penyidik Kejari Barsel, yang melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa adanya surat penahanan.

Sebab seperti diketahui, Sutrisno selaku direktur PT.Tirta Dhea Addonnics Pratama (TDAP), pada Senin (10/12/2018) yang lalu datang ke Kalimantan Tengah dan kemudian dijemput oleh pihak Kejaksaan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk yang kedua kalinya, karena sebelumnya yang bersangkutan juga pernah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (22/11/2018) lalu.

Sementara itu, pada Rabu (2/1/2019) lalu, penggugat juga sudah menyampaikan materi gugatan, yang dalam gugatannya tersebut penggugat mengajukan empat poin gugatan, yakni Pertama, tersangka menyampaikan, bahwa pihak penyidik dalam melakukan penetapan tersangka tidak sesuai prosedur, sebab tersangka tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh penyidik sebelumnya.

Kedua, pihak tersangka merasa bahwa penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka.

Hal inipun sudah dibantah oleh pihak Kejaksaan selaku tergugat, yaitu pertama, tujuan gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat adalah instansi Kejari, sedangkan dalam peraturan yang berlaku semestinya gugatan dilayangkan kepada Kepala Kejari selaku pimpinan Kejari, karena secara hirarki penyidik melakukan upaya hukum sesuai dengan perintah Kepala Kejari yang bertanggung jawab terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Jaksa Agung, selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain itu, permohonan yang dilayangkan oleh pihak penggugat mengenai poin pertama, yang menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dipatahkan dengan bukti-bukti, bahwa tersangka direktur PT.TDAP tersebut, sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan dalam statusnya sebagai saksi, sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 22 November 2018 dan pada tanggal 12 Desember 2018 lalu.

Dan berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi, bahwa proses penyelidikan merupakan suatu rangkaian proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan untuk mencari dan menemukan adanya dugaan dan bukti adanya terjadi tindak pidana korupsi (tipikor).

Kedua, menyangkut dengan penetapan tersangka yang berkaitan dengan bukti, diakui oleh Jaksa, bahwa pihaknya telah memiliki cukup alat bukti, hal ini, bersesuaian dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).

Selanjutnya, permohonan tersangka yang menyatakan bahwa kasus hukum yang menjerat tersangka merupakan bersifat perdata, sangat tidak relevan dengan pernyataan permohonan selanjutnya oleh pihak tersangka, yakni tentang penolakan terhadap penetapan tersangka yang tidak melalui prosedur.

Terakhir, termohon juga menolak pernyataan pemohon, yang mengatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tindakan kesewenang-wenangan penyidik. Sebab penetapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka, sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.[tampetu]


loading...
TAG