DPRD Minta Honorer K2 Sabar Sampai Terbit Juknis PP 49

Print Friendly and PDF

KUALA KAPUAS - Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang membuka peluang pengangkatan tenaga pengajar dan kesehatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, tampaknya belum diterbitkan pedoman Petunjuk Teknisnya (Juknis).

"Kita apresiasi atas terbitnya PP 49 tahun 2018 ini, bisa mengatasi masalah eks K2 guru honorer di Kapuas," kata Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan setelah memimpin RDP denganan kalangan K2 guru honorer dan SOPD terkait, diruang rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Kapuas, Rabu (2/1/2018).

Politisi dari Partai Golkar ini mengharapkan agar honorer guru (K2)  bersabar menunggu terbitnya Juknis dari PP 49 Tahun 2018 tersebut.

"Rekrut dari P3K ini jelas akan berdampak pada APBD namun diperlukan regulasi yang jelas," jelas Algrin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Ilham Anwar menjelaskan bahwa PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang pengangkatan P3K tersebut.

"Masih belum diketahui juknis tersebut apakah berpihak pada eks K2 atau secara umum semua masih bayang-bayang," kata Ilham Anwar saat itu.

Artinya, lanjutnya, apapun yang tertuang dalam Juknis tersebut nantinya, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakan ketentuan yang diberlakukan.

"Kalau misalnya dalam Juknis hanya merekrut cuma S1 saja, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tentang batasan usia," imbuh Ilham.

Akibat dari PP 49 Tahun 2018, sambungnya, mau tidak mau wajib dilaksanakan sesuai Juknisnya. "Kalau standar UMR maka akan dilakukan seleksi," pungkas mantan Sekretaris Disdik Kapuas.[zulkifli]

loading...
TAG