BPJS Ditolak, Ini Jawaban Sekda..!

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Terkait adanya penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan oleh RSUD Jaraga Sasameh, Bupati enggan berikan komentar, bagaimana dengan jawaban Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Selatan?.

Saat hendak diwawancara awak media usai pengambilan sumpah janji 303 orang pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sekaligus penyerahan DPA SKPS Tahun Anggaran 2019 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Jaro Pirarahan, Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Jumat (4/1/2019), Bupati H Eddy Raya Samsuri ST, dengan tampak enggan berkomentar, terkait permasalahan ditolaknya pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh Buntok.

"Sama pak Hanan, pak Hanan saja ya (wawancara)," ucap orang nomor satu di bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini, seraya berlalu masuk ke dalam mobil.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DKPSDM) Barsel, Rahmin Hanan pun menolak memberikan statemen ketika hendak diwawancarai.

"Sama Bapak (Bupati) saja, jangan saya," tukasnya sembari berlalu kembali masuk ke dalam GPU.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekda Barsel, Edi Kristianto, mulai awal Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memprioritaskan program BPJS Kesehatan yang ditanggung dari anggaran daerah, hanya untuk orang yang benar-benar kurang mampu.

Defisit anggaran, adalah alasan utama Pemkab Barsel menghentikan tanggungan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten berjuluk Bumi Batuah tersebut.

Untuk itu, Pemkab hanya menyediakan anggaran sebesar Rp8 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan BPJS Kesehatan tanggungan Pemkab.

Jumlah tersebut, turun sebesar hampir 73 persen dari jumlah pembiayaan tahun 2018, yang angkanya mencapai hampir Rp30 miliar.

Jumlah anggaran kesehatan tersebut, merupakan tidak sampai satu persen dari total APBD Barsel tahun 2019, yang mencapai angka Rp1 Triliun lebih.

"Jadi untuk tahun 2019 itu, yang ditanggung (BPJS) hanya bagi (warga) kategori yang kurang mampu, kalau tahun kemaren (2018) semuanya, sementara yang mampu, diharapkan bisa mengikuti program BPJS secara mandiri," jelasnya.

Untuk itulah, Edi meyakini, bahwa Pemkab melalui Dinas Sosial, telah mengevalusi dan memiliki data warga masyarakat yang benar-benar kurang mampu untuk dimasukan kedalam tanggungan pembiayaan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah.

"Sudah ada daftar nama-nama yang masuk di Dinsos," pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diketahui, Bupati Eddy Raya, menjanjikan akan memberikan subsidi kesehatan, bagi warga Barsel yang kurang mampu.

Subsidi kesehatan ini berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan.

"Seluruh warga Barsel yang kurang mampu ataupun di tingkat kesejahteraan kelas satu, ke depannya akan disubsidi oleh Pemerintah daerah. Targetnya seratus persen yang membutuhkan sampai 2019 sudah mendapatkan semua BPJS KIS," janji Eddy saat diwawancarai di sela acara Sosialisasi Program BPJS Kesehatan, Senin (7/7/2017).

Akan tetapi Eddy juga mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Barito Selatan, agar untuk lebih giat dan cepat mendata semua masyarakatnya yang benar-benar membutuhkan subsidi BPJS Kesehatan.

"Saya harapkan agar semua kepala desa dan lurah bisa segera mengakomodir, semua masyarakat mereka yang benar-benar membutuhkan agar cepat dibantu pembuatan kartu BPJS KIS," imbaunya.[tampetu]


loading...
TAG