Terindikasi Ilegal, Bongkar Muat Kayu di Kalahien bakal Ditertibkan

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Berlangsung sejak lama, aktivitas bongkar muat kayu olahan jenis durian, di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, diduga tanpa izin alias ilegal. Ini rencananya segera ditertibkan oleh Dinas Perhubungan setempat.

Informasi yang berhasil dihimpun KabarKalteng, seringkali terjadi aktivitas bongkar muat kayu olahan jenis durian di wilayah Desa Kalahien seberang.

Menurut warga setempat hal tersebut sudah sejak lama dilakukan, yakni tepatnya sudah sejak tahun 2015 lalu.

Warga desa Kalahien yang namanya dirahasiakan menduga aktivitas bongkar muat kayu yang seringkali dilakukan di bekas jalan menuju kapal feri penyeberangan tersebut, merupakan aktivitas tak berizin.

Guna menelusuri informasi tersebut, awak media kemudian menemui Kepala Dinas Perhubungan Barsel, Ir Daud Danda, di kantornya, Rabu (5/12/2018).

Berdasarkan data, pria asal Sulawesi ini membenarkan kegiatan bongkar muat kayu olahan durian di Kalahien adalah ilegal, sebab tidak ada mengantongi izin dari Dishub.

Bahkan, dikatakan Daud, pihaknya sudah mencoba memanggil pihak pemilik kayu olahan yang seringkali melakukan aktivitas bongkar muat di Kalahien, guna berkoordinasi masalah perizinan. Namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan dari yang bersangkutan.

"Sudah kita cek, itu (bongkar muat kayu) tidak ada izinnya di Dishub, kita ada terima kemarin informasi dari kawan-kawan LSM, dan sudah mencoba menghubungi pemilik kayu-kayu tersebut, perihal koordinasi perizinan, tapi sampai sekarang tidak ditanggapi," beber Daud.

Oleh sebab itu, Daud, berjanji segera turun ke lapangan dan melakukan penertiban terkait aktivitas bongkar muat tersebut.

Hal tersebut, menurutnya perlu dilakukan sesegera mungkin, mengingat pentingnya perizinan, agar jangan ada lagi di wilayah Barsel terjadi kebocoran pajak bagi daerah akibat dari aktivitas bongkar muat ilegal.

"Akan segera kita turun ke lapangan dan tertibkan itu (bongkar muat). Kita mendorong agar segala aktivitas, baik itu perusahaan maupun masyarakat, semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menyangkut kontribusi terhadap daerah," tegasnya.[tampetu]


TAG