Kejari Tetapkan Satu Tersangka Kasus Proyek Pemukiman Kumuh

Print Friendly and PDF

PULANG PISAU - Cukup lama melakukan proses penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan pemukiman kumuh di Kecamatan Kahayan Hilir oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kalimantan Tengah yang bersumber dari APBN mencapai Rp6,3 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau akhirnya menetapkan tersangka.

Kajari Pulang Pisau, Triono Rahyudi mengatakan, mulai proses penyelidikan sampai ini pihaknya sudah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini.

"Dalam kasus proyek pemukiman kumuh ini, kita sudah menetapkan satu orang tersangka dari Satker PKP Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Kalteng," kata Triono menyampaikan kepada wartawan usai menghadiri Seminar Hari Anti Korupsi di Aula Bappedalitbang, Senin (10/12/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya mulai Juli 2018 lalu sudah melakukan proses penyidikan perkara pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh di Kecamatan Kahayan Hilir.

"Kita tengah melakukan proses penyidikan ini sejak bulan Juli. Bahkan dalam proses tersebut, kita juga sudah melakukan berbagai upaya paksa, seperti penyitaan dan lainnya, hingga kita tetapkan satu tersangka, yakni dari Satker PKP Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Kalteng," tuturnya

Menurut Kajari, sementara dalam melengkapi berkas perkara ini, pihaknya masih menunggu hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Secara nyata dalam perkara ini penyidik telah meyakini dan menemukan peristiwa pidananya. Dari itu kita tetapkan adanya tersangka. Kita tunggu saja, tim Penyidik masih bekerja, Insyaallah dalam waktu dekat prosesnya penyidikan dapat segera diselesaikan," ungkap Triono yang didampingi Kasi Pidsus, Amir Giri SH.[manan]


loading...
TAG