Bendung Anak Sungai, Delapan Hektare Kebun Warga Mati Terendam

Print Friendly and PDF

MUARA TEWEH – Warga Km 38 RT 02 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Barito Utara, kini resah. Ini terjadi lantaran lahan kebun mereka seluas 8 hektare diduga terkena dampak penutupan anak sungai dari proyek PLN yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP).

Apalagi lahan yang kini tergenang air akibat bendungan itu terdapat berbagai tanam tumbuh, seperti tanaman karet serta berbagai tanaman buah-buahan. Akibatnya tanaman mereka yang tengah tumbuh menjadi mati terendam air.

Atas kondisi ini masyarakat tak tinggal diam. Mereka pun menuntut ganti rugi, meski hingga kini pihak PT. PP masih belum memberikan lampu hijau atas tuntutan ganti rugi tersebut.

“Sampai dengan saat ini masih belum ada penyelesaian yang jelas,” ungkap Fri, warga desa karendan yang lahan perkebunan milik nya juga terkena dampak penutupan anak sungai tersebut.

Prihatin dengan fakta ini, Talitha S. Satu SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tetei Ipangarawah Kalimantan Tengah pun akhirnya turun gunung untuk membantu membela masyarakat yang dirugikan.

Mereka bahkan langsung meninjau lokasi terdampak kerusakan itu. LBH ini bahkan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara untuk memantau lokasi sekaligus menyelesaikan persoalan ini.

Talitha mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan proyek PLN yang dikerjakan oleh PT. PP.

“Kapan perlu sampai kementerian, karena ini sudah sangat merugikan masyarakat,” tandas Talitha kepada Kabar Kalteng.

Dari pantauan Kabar Kalteng di lapangan, Sabtu (22/12/2018), air yang menggenang di bendungan tersebut berwarna keruh dan kehijau-hijauan, serta membanjiri lahan perkebunan milik masyarakat.

Sementara itu saat dikomfirmasi, pihak PT. PP berjanji akan membuat saluran air. hanya saja prosesnya tidak bisa cepat.

“Nanti akan dibuatkan saluran air, namun prosesnya tidak bisa cepat, dan terkait tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena dampak penutupan anak sungai akan kami lakukan pendataan ulang,” kata Tomson Manurung, General Affair (GA) PT PP.

Mediasi kasus ini dipimpin langsung oleh H Moh Fajar Firdaus S.Sos, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Barito Utara.

"Nanti pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2019 kita akan adakan mediasi lagi di kantor Kepala Desa Karendan, yang mana sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni antara masyarakat selaku penggugat dan PT. PP selaku tergugat. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa," ujar Moh.

Di waktu yang sama, Kepala Desa Karendan, Ricky sangat berharap pihak perusahaan bisa merealisasikan tuntunan masyarakat, terkait lahan mereka yang terkena dampak bendungan tersebut.[doni]


loading...
TAG