Untuk Kesesuaian Data, DPRD Minta BPS Kapuas Optimalkan Koordinasi dengan Pemkab

Print Friendly and PDF

KUALA KAPUAS - Dari data-data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat perbedaan mencolok dengan data yang ada pada Satuan Organisasi  Perangkat Daerah (SOPD). Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta BPS agar melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kapuas.

"Data-data yang disajikan BPS mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan perangkat daerah, misalnya data di bidang pendidikan dan data kesehatan, semuanya ada perbedaan yang mencolok," kata Algrin Gasan, Ketua DPRD Kapuas, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS dan sejumlah SOPD di gedung DPRD, Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas.

Padahal, menurutnya, di situ menunjukan indikator kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, DPRD meminta kepada BPS sebagai instansi vertikal harus berkoordinasi secara optimal dan maksimal dengan pemerintah daerah, yang memang memahami dan mengetahui persis kondisi wilayahnya.

Data dari Pemkab, menurutnya, bukan berdasarkan sampel, tapi data manual yang dilakukan secara berjenjang.

"Jangan hanya izin untuk mendata saja, karena mereka hanya menggunakan sistem sampel. Kan sistem sampel hanya 600 rumah tangga, se-Kabupaten Kapuas, untuk 17 kecamatan," jelas Politisi Golkar tersebut.

Pihaknya menganggap sistem sampel BPS, 600 rumah tangga itu tidak respentatif dan tidak menunjukan akurasi suatu data yang mau di survei.

"Kita berharap cara pengambilan data  BPS bisa diperbaiki, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Pemda secara berjenjang," kata Algrin.[zulkifli]


TAG