Tuntutan Aksi Diakomodir, KNPI dan Organsasi Mahasiswa akan Gelar Audensi dengan Bupati Pulpis

Print Friendly and PDF

PULANG PISAU - Akhirnya, usai melangsungkan orasi di depan Kantor DPRD Pulang Pisau, Selasa (27/11/2018) pagi sekitar pukul 09.30 WIB, KNPI dan organisasi mahasiswa baik dari IMAPPIS dan HMP merasa lega.

Ini karena diakomodirnya tuntutan dan harapan mereka dalam upaya meminta dewan setempat untuk menganggarkan dana beasiswa bagi mahasiswa baik yang berprestasi, tidak mampu dan tugas akhir.

"Audensi kita hari ini, alhamdulillah dapat diakomodir oleh pihak-pihak terkait. Dengan ini tentunya sedikit membuat para mahasiswa yang masih melanjutkan kuliah merasa lega denga adanya keterbukaan terkait dana anggaran beasiswa ini," ucap Ketua KNPI Pulpis, Bahriannor, kepada awak media, Selasa (27/11/2018) usai audensi.

Disampaikan Bahrianoor, bahwa dalam unjuk rasa ini ada sekumlah tuntutan yang disampaikan, diantaranya meminta penganggaran bantuan beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu serta tugas akhir bisa di anggarkan kembali tahun 2019.

"KNPI bersama dua organisasi mahasiswa HMP dan IMAPPIS juga meminta sistem penjaringan bantuan beasiswa dilakukan dengan terbuka, transparansi serta membuka portal khsusus untuk penanganan beasiswa. Penjaringan di lakukan dengan syarat yang mudah dan pelayanan yang bagus," tutur Bahriannor menyampaikan.

Sementara pada kesempatan yang sama, Dedy Sanjaya, selaku Sekretaris KNPI Pulang Pisau yang juga turut menyuarakan dalam audensi tersebut mengatakan, bahwa aksi damai bertujuan untuk memperkuat program pemerintahan Edy-Taty, khususnya dalam bidang pendidikan. Hanya saja selama ini kata Dedy, pihaknya mengkaji ada komunikasi yang tersumbat antar bawahan (Eksekutif) yang dianggap kurang mampu menterjemahkan program yang dibuat, sehingga terkesan tidak transparansi

"Dari hasil kajian kami, ini masih ada sedikit yang menyumbat, sehingga program tidak berjalan dengan baik. Dan kita minta ini harus dibenahi," tegas Dedy

Sementara, dalam audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini, Kepala DPPKAD Pulang Pisau, Toni Harisinta mengakui jika mekanisme prosedur pendaftaran dana hibah bantuan tugas akhir memang memiliki syarat yang agak rumit. Selain mengacu pada aturan, terkadang petugas administrasi disebut kurang tanggap dalam pelayanan. Meski demikian, pihak DPPKAD siap untuk memperbaiki pelayanan tersebut.

Toni juga menyebutkan, untuk ada anggaran pendidikan tahun ini tersedia sekitar Rp. 300 juta lebih dari APBD tahun anggaran 2018 untuk bantuan hibah tugas akhir yang melekat di DPPKAD.

Oleh karena itu, tambah Toni Arisinta, pihaknya meminta pendataan secara kolektif, karena batas waktu pengajuan di berikan sampai tanggal 14 Desember 2018.

Selanjutnya, dari hasil audiensi tersebut Ketua DPRD, H. Maruadi, Wakil Ketua I, H. Ahmad Fadli Rahman, Anggota DPRD, Minggus Mopeny, Edvin Mandala,  Gunawan, Tandean Indra Bella bersama DPPKAD sepakat untuk mengevaluasi sistem pemberian bantuan dana hibah, terutama dalam mekanisme syarat agar beasiswa mudah di akses di tahun 2019.

Sementara pula, dikabarkan dalam waktu dekat ini pihak KNPI dan organisasi mahasiswa Pulpis akan merencanakan audensi dengan Bupati Pulang Pisau, guna perbaikan sistem ke depannya.[manan]


TAG