Tak Mampu UMP, Pengusaha Bisa Ajukan Penangguhan

Print Friendly and PDF

PALANGKA RAYA - Pengusaha wajib membayar karyawan atau pekerjanya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kendati demikian, pemerintah tetap memberi sedikit pengecualian.

Bagi pengusaha yang belum mampu memenuhi UMP masih diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan. Tentunya penangguhan ini dengan syarat ada kesepakatan antara pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rivianus Syahril Tarigan  dalam keterangan pers di ruang rapat Disnakertrans Kalteng, Kamis (1/11/2018) menjelaskan, pengusaha yang belum mampu memenuhi UMP 2019 dapat mengajukan penangguhan.

"Ini dengan syarat ada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Paling lama sepuluh hari sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tentang penetapan UMP yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2019," terangnya.

Penangguhan itu, lanjutnya, maksimal 12 bulan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Apabila ada pelanggaran akan ada tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau denda serendah-rendahnya sebesar Rp100 juta," jelasnya.

Amir Husein, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Kalteng menambahkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan, yaitu adanya naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja.

Selanjutnya, harus melaporkan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi laba untuk 2 tahun terakhir, salinan akta perusahaan, data upah, jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang tidak ditangguhkan (jika ada), serta perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun berjalan dan 2 tahun rencana ke depan.

“Gubernur dapat menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum, setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi," papar Amir.

Persetujuan penangguhan ditetapkan Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Penangguhan dapat diberikan dengan membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama atau membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru.

"Menaikkan upah minimum secara bertahap, dan setelah berakhirnya izin penangguhan pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum," pungkasnya.[deni]


TAG