Sikapi Perayaan Hari Besar Keagamaan, Bawaslu dan Kemenag Gelar Diskusi Pemilu

Print Friendly and PDF

KUALA KAPUAS - Kemenag bersama Bawaslu Kabupaten Kapuas, Senin (26/11/2018) menggelar diskusi Pemilu terkait perayaan hari besar keagamaan. Kegiatan digelar di aula kantor Kemenag Jalan Tambun Bungai, dihadiri perwakilan partai politik, perwakilan lembaga gereja dan pihak Bakesbangpol.

John Pita Kadang, inisiator kegiatan itu mengatakan, terkait kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan menjelang perayaan Natal yang mana juga menghadapi Pemilu 2019 ini, penting menyamakan persepsi dan mengetahui aturan, larangan dan sanksi tentang kegiatan kampanye,

"Bagaimana batasan-batasan dan aturannya, misalkan pada saat menyampaikan sambutan atau memberikan ucapan selamat, khususnya pada saat ditempat ibadah," ucap John Phita.

Pihak-pihak terkait, lanjut dia, dipandang perlu memberikan imbauan hal apa saja yang tidak diperbolehkan terkait dalam konteks kampanye.

Sementara itu, Iswahyudi Wibowo, Ketua Bawaslu Kapuas mengatakan, saat ini Pemilu 2019 masuk masa tahapan kampanye, pihaknya menegaskan tentang larangan melakukan kampanye di tempat ibadah.

"Peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye mesti membuat  pemberitahuan tertulis ke kepolisian" kata Iswahyudi.

Menurutnya, kampanye di rumah ibadah adalah hal yang tidak diperkenankan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur; Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas  pemerintah tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pihaknya pun mengingatkan agar peserta Pemilu tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk berkampanye, dan tempat kepentingan politik praktis.

"Kampanye itu sendiri adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri peserta Pemilu," kata Iswahyudi.

Citra diri, sambungnya, termasuk logo partai politik, nomor urut serta daerah pemilihan (dapil). Pihak Bawaslu juga menerangkan apa yang dimaksud dengan kampanye dan jenis kampanye, bahan kampanye hingga regulasi dan sanksi.

"Terkait larangan kampanye juga ada sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," pungkas Iswahyudi.[zulkifli]


TAG