LSM Pertanyakan Kasus Pengadaan Buku, Ini Jawaban Kejari..!

Print Friendly and PDF

PULANG PISAU - Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau menerima audensi tiga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Proyek dan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau LPP-PDKT Palangka Raya pada Jumat (9/11/2018) di Aula Kejaksaan Negeri Pulang Pisau.

Kehadiran tiga aktivis LSM tersebut dipimpin oleh Ketua LPP-PDKT, Bidu, US dan diterima langsung oleh Kajari Pulang Pisau, Triono Rahyudi SH MH didampingi Kasi Pidsus, Amir Giri SH, Kasi Intel, Gusti M Kahfi Alamsyah SH dan sejumlah jaksa lainnya.

Dalam audensi tersebut, LSM itu sedikitnya mempertanyakan lima pertanyaan kepada pihak Kejari Pulang Pisau yang pada intinya mereka (LSM) mengaanggap pihak Kejari Pulpis telah menghentikan persoalan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku yang merugikan uang negara 390 juta pada tahun 2016-2017.

Menjawab pertanyaan tersebut Kajari Pulang Pisau, Triono menjelaskan, dihentikannya kasus tersebut karena tidak ditemukannya unsur perkara pidana. Melainkan hanya menemukan perbuatan melawan hukum (administrasi) sehingga terdapat selisih kemahalan dari rabat/diskon sebesar 390 itu.

Sehingga, lanjutnya, unsur hukum menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana pada Pasal 4 UURI Nomor 31 tahun 1999 tidak terpenuhi dan akhirnya tim penyelidik sepakat perkara a quo ditutup dan dihentikan.

"Pengertian penyelidikan kan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Vide: Pasal 1 angka 5 KUHAP," terang Kajari didampingi Kasi Pidsus dan Kasi Intel.

Mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak Kejari Pulang Pisau. Pihaknya (LSM) tersebut cukup memahami dan menerima dengan baik tanggapan atau jawaban dari Kejari Pulpis.

Meski demikian, disela tanya jawab antara kedua belah pihak sempat adu argumen masing-masing. Namun, pada akhirnya audensi berjalan dengan lancar dan dapat saling memahami.

"Karena pada dasarnya dalam demokrasi beda pendapat sah-sah saja, begitu juga dalam ilmu hukum beda pandangan dan persepsi juga hal yang biasa. Karena seorang hukum harus dituntut menyampaikan pandangan yang tidak menyimpan dari aturan perundang-undangan. Nah di kasus ini kita tidak menemukan peristiwa pidananya," unkap Kasi Pidsus, Amir Giri, SH pada kesempatan itu.

Sementara hal senada juga diungkapkan Ketua LPP-PDKT Bidu, US, setelah mendengar tanggapan dan penjelasan dari pihak Kajari dalam hal itu, kami dapat menerimanya dengan baik dan memahaminya. Karena mereka menjalankan sesuai dengan jalur dan ketentuan yang ada.

"Jadi, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejari Pulpis yang telah menyambut baik kedatangan kami dalam audensi ini. Keterbukaan dari pihai Kejari Pulpis tentunya menjadi nilai plus bagi kami," ucapnya dengan singkat.

Sementara diketahui, berlangsungnya audensi berawal dari Surat masuk di Kejari Pulpis oleh pihak LPP-PDKT, dan selanjutnya, Kejari Pulpis melayangkan undangan audensi kepihak LSM dimaksud.

Usai audensi pihak LSM juga langsung berpamitan dengan Kajari dan para Kasi di lingkup Adhyaksa.[manan]


TAG