Lagi, Warga Dua Desa Portal Jalan Hauling di Jaweten

Print Friendly and PDF

TAMIANG LAYANG - Kekisruhan di jalan lintas hauling perusahaan batu bara di Desa Jaweten dan  Sumur Kecamatan Dusun Timut Kabupaten Barito Timur (Bartim) yang lebih dikenal oleh warga masyarakat sebagai jalan eks PT Pertamina, hingga kini masih belum terselesaikan.

Sebelumnya beberapa perwakilan masyarakat sempat melaporkan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bartim dan meminta pihak legislator tersebut turut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan sempat diportalnya jalan hauling batubara tersebut selama enam hari oleh beberapa warga masyarakat.

Jumudi salah satu dari warga yang melakukan aksi portal tersebut kepada kabarkalteng.com, Kamis (22/11/2019) mengatakan, aksi yang mereka lakukan terkait hak warga masyarakat atas tanah mereka sekaligus juga mempertanyakan status jalan tersebut bagaimana.

"Kenapa ada pungutan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Asosiasi," ucapnya geram.       

Dilanjutkan, sampai saat ini terkesan siapa saja boleh melakukan pungutan, sementara kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang disetor oleh para pemungut terkesan tidak jelas apakah ada ataukah tidak ada.

"Kalaupun ada kemana mereka menyetornya," tanyanya.            

Seperti diketahui sebelumnya pungutan pernah dilakukan oleh pihak Asosiasi Penambang Batu Bara (APB) dan sekarang pungutan terhadap penguna jalan houlling tersebut dilakukan oleh Koordinasi Hauling Bartim (KHB).

Lebih lanjut, Jumudi mengatakan, hak warga masyarakat yang ingin mereka tuntut adalah hak atas tanah mereka yang sekarang dilintasi armada angkutan batu bara.

"Jadi ada dua poin yang kita tuntut sekaligus kita pertanyakan juga," paparnya.

Sementara hal tersebut dibenarkan oleh Tuyum, salah satu warga Desa Jaweten yang tanahnya diakui juga termasuk dalam lintas jalan houlling tersebut.

"Iya benar, bahwa jauh sebelum perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara masuk kesini, tanah warga masyarakat dulunya pernah dipinjam pakai oleh pihak PT. Pertamina dan waktu itu ada ganti rugi tanam tumbuhnya," jelas Tuyum ketika kabarkalteng.com bertandang di kediamannya.

Dikarenakan, lanjut Tuyum, tanah tersebut dipinjam pakai dan tidak dijual, makanya sekarang pihaknya menuntut agar siapa saja yang melintasi tanah tersebut agar bisa memberikan kontribusi.

"Kami sebagai pemilik tanah yang dilintasi angkutan hauling batu bara tersebut dan mempunyai hak  dasar dan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah itu," jelasnya.

Sementara itu, pihak PT Rimau Group yang dimintai tangapannya terkait aksi masyarakat tersebut, Jumat (23/11/2019) mengatakan, bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar.

"Seharusnya yang keberatan terkait aksi tersebut adalah Asosiasi Angkutan Batu Bara (AABB), karena mereka pengguna jalan tersebut," ucap salah satu Humas yang enggan namanya dikorankan.

Terpisah, Edy Sinurat yang merupakan Sekretaris AABB saat dimintai keterangannya oleh kabarkalteng.com mengatakan, AABB garis besarnya tidak ada masalah dengan pihak pendemo, karena yang dituntut warga yang melakukan aksi portal tersebut adalah manajemen perusahaan.

"Kami mengakui, AABB memang merasa sedikit terganggu akibat aksi ini," bebernya.

Sementara portal yang sebelumnya sempat dilepas oleh pendemo berdasarkan pemintaan polsek Dusun Timur. Hari ini terpantau dipasang kembali.[adi]

TAG