Jaksa Panggil Empat Saksi Kasus Multiyears, Satu Mangkir

Print Friendly and PDF

BUNTOK - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan, kembali memanggil empat orang saksi, Kamis (29/11/2018), dalam lanjutan pengusutan dugaan kasus suap pelaksanaan proyek multiyears.

Dari empat orang saksi yang dipanggil, yakni, Sekretaris Daerah Barsel, EK, Kepala Dinas Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DKDPSDM), RH, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, JW dan Kepala Bappeda, Sb, hanya satu nama terakhir yang tidak hadir alias mangkir dari panggilan, sebab masih dinas di luar kota.

Disampaikan oleh Kepala Kejari Barsel, Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus, Bayu Fermady, pemanggilan keempatnya, adalah sebagai saksi untuk dimintai keterangan perihal pelaksanaan dan perencanaan proyek multiyears, yang berkaitan dengan adanya dugaan suap dalam pelaksanaan proyek, yang menelan anggaran biaya daerah hingga mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.

"Kami (Kejari), hari ini memanggil ketempat saksi, berkaitan dengan perencanaan dan adanya dugaan kasus suap dalam pelaksanaan proyek multiyears. Hari ini, tiga orang saja yang hadir, yakni EK, RH dan JW, sedangkan Sb, tidak dapat hadir, informasinya karena masih dinas di luar kota," ungkapnya kepada KabarKalteng, seusai melakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Bayu lagi, pihaknya akan memanggil beberapa orang lagi sebagai saksi, untuk beberapa waktu kedepan.

Perihal itulah, ia, meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Barsel khususnya, guna ikut memantau dan mendoakan agar pengungkapan adanya dugaan kasus suap ini, bisa segera terselesaikan dengan baik dan lancar.

"Masih ada beberapa orang lagi, yang akan kami panggil untuk beberapa waktu kedepan. Terima kasih buat seluruh masyarakat Barsel, kami mohon dukungannya, bantu kami memantau perkembangan kasus ini serta mendoakannya, agar segera terselesaikan dengan cepat," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari EK, bahwa kedatangannya di Kantor Korps Adhyaksa tersebut, adalah memenuhi panggilan oleh pihak penyidik, dalam statusnya sebagai saksi, yang berkaitan dengan adanya dugaan suap dalam pelaksanaan proyek tahun jamak, sesuai kewenangannya sebagai ketua tim anggaran daerah.

"Saya hadir di sini (Kejari, red) sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap multiyears, sesuai dengan kapasitas saya sebagai ketua tim anggaran Kabupaten," jelasnya kepada awak media.

Hal senada, juga diungkapkan oleh RH, yang mengiyakan kepada awak media, bahwa kedatangannya di Kantor yang beralamatkan di Jalan Panglima Batur, Kota Buntok tersebut, adalah untuk memenuhi panggilan penyidik, sebagai saksi terkait adanya dugaan suap proyek multiyears.

Diterangkannya, bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bappeda dan juga Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yakni berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.

"Sama sajalah dengan pak EK, saya hadir sebagai saksi untuk kasus multiyears. Saya dipanggil karena waktu itu, saya sebagai Kepala Bappeda dan juga Plt Kepala DPUPR, berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran proyek multiyears. Ada sekitar 40 pertanyaan yang diajukan Penyidik, terkait perencanaan dan penganggaran proyek multiyears," bebernya.

Sama halnya dengan EK dan RH, JW, yang merupakan Kabid Perencanaan di Bappeda, mengakui hadir sebagai saksi dalam dugaan kasi suap multiyears.

Dalam penjelasannya, JW, mebeberkan bahwa dirinya diajukan sedikitnya 30 pertanyaan oleh penyidik, berkaitan dengan perencanaan penganggaran proyek multiyears.

"Ada sekitar 30 pertanyaan, kurang lebih sama dengan panggilan pertama waktu itu,  seputar tugas fungsi kami di bagian perencanaan dan penganggaran," ungkapnya.

Diakui oleh JW, sebenarnya dirinya sebenarnya tidak tahu pasti bahwa proyek multiyears ternyata bermasalah, karena selama ini dirinya di Bappeda hanya menjalankan tugas fungsi sebagaimana mestinya, yakni menagkuisisi semua usulan dan perencanaan dari setiap SOPD di lingkungan Pemkab.

"Kami baru tahu ini (kasus, red) setelah dipanggil, karena selama ini, kami di Bappeda hanya menjalankan sesuai prosedur saja, tugas fungsi kami hanya mengakuisisi semua usulan dan perencanaan dari setiap SOPD, untuk kemudian diajukan kepada DPRD," jelasnya.[tampetu/deni]


TAG