Hore...!, UMP Kalteng Naik 10 Persen

Print Friendly and PDF

PALANGKA RAYA - Jika tak ada aral, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 di Kalimantan Tengah secara resmi segera diumumkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng pada 21 November 2018.

Dari hasil rapat Dewan Pengupahan Kalteng, UMP Kalteng naik 10 persen. Saat ini besaran UMP berada di angka Rp2.421.305. Dengan penetapan Dewan Pengupahan ini, di 2019 nanti UMP Kalteng berjumlah sebesar Rp2.663.435,5.

Dewan Pengupahan sendiri beranggotakan sepuluh orang, tepatnya dari unsur pemerintah, unsur pengusaha dalam hal ini diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), unsur Perguruan Tinggi dan unsur pekerja. Hasil rapat Dewan Pengupahan segera direkomendasikan ke Pemprov Kalteng.

Dalam keterangan pers di ruang rapat Disnakertrans Kalteng, Kamis (1/11/2018), Rivianus Syahril Tariga, Kepala Disnakertrans mengungkapkan, UMP dihitung berdasarkan angka inflasi tahun 2018 pada bulan September yang dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 yang lalu.

Berdasarkan hasil survei tahun 2014, UMP Kalteng rata-rata masih di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL).

“Penetapan UMP Kalteng, disamping komponennya adalah inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), juga ditambah dengan penyesuaian terhadap angka KHL,” terangnya.

Menurut Rivianus, dari kesepakatan Dewab Pengupahan, KHL sebesar 1,97 persen, nilai inflasi nasional rata-rata sebesar 2,88 persen dan PDB sebesar 5,15 persen, sehingga apabila dijumlahkan didapat UMP Kalteng mengalami kenaikan sebesar 10 persen.

"UMP Kalteng di 2019 naik 10 persen menjadi Rp2.663.435,5," jelasnya.

Disnaketrans berharap pihak pemberi kerja dapat mematuhi ketentuan UMP. Ini berdasarkan undang-undang yang berlaku, bahwa UMP berlaku untuk pekerja dengan masa kerja 0-12 bulan atau 1 tahun.

Untuk yang sudah satu tahun ke atas, penyesuaian upahnya berdasarkan struktur skala upah yang ditetapkan dan disepakati bersama antara pemberi kerja dan pekerja atau ada kenaikan berdasarkan pengalaman kerja, masa kerja, dan keahlian kerja.

"UMP ini akan menjadi dasar dalam penetapan UMK yang diumumkan paling lambat tanggal 21 November mendatang dengan ketentuan kabupaten boleh tidak menetapkan UMK atau mengacu pada UMP. Tetapi apabila ingin menetapkan UMK maka nilainya harus lebih tinggi dari UMP," tutupnya.[deni]


TAG