Diduga Pengadaan Buku Dikorupsi, Kejari Pulpis Selamatkan Uang Negara Rp390 juta

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Berdasar kegiatan penyelidikan Tim Penyelidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau akhirnya berhasil mengamankan kerugian negara sebesar Rp390 juta. 

Kerugian negara itu terjadi atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pulang Pisau pada pengadaan buku referensi dan buku panduan pendidik untuk 23 sekolah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp 1.124.900.000,00 dan tahun  2017 sebesar 1.067.000.000,00.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pihak Korps Adhyaksa menggelar Press Release pengembalian kerugian negara yang berlangsung di Aula Kejaksaan setempat, Selasa (23/10/2018).

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono RahyudiSH MH mengungkapkan, setelah pihaknya melakukan Puldata dan Pulbaket, semua pihak yang dimintai keterangan bersikap kooperatif, dan proaktif, sehingga memperlancar kegiatan penyelidikan.

Dalam penyelidikan tersebut, tim berhasil memintai keterangan sebanyak 18 orang  dan mendapatkan sebanyak 73 dokumen untuk ditelaah.

Selama proses penyelidikan berlangsung Tim penyelidik tidak menemui kendala yang berarti, baik hambatan, gangguan maupun tantangan dari pihak lain.

"Setelah bukti-bukti cukup tim penyelidik menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum dan ditemukan selisih harga alias kemahalan harga dari selisih rabat/diskon yaitu sebesar 390.642.723 untuk pengadaan buku yang dimaksud," terang Triono di hadapan awak media.

Ditanya terkait awal atau mulainya penyelidikan, pria asal kota Malang, Jawa Timur ini menjelaskan secara rinci, bahwa memperhatikan perjanjian kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Ripublik Indonesia Nomor 700/8929/SJ, Nomor KEP-694/A/JA/11/2017, dan Nomor B/108/X1/2017 tanggal 30 November 2017 tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemberintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi pada penyelengaraan pemerintah daerah jo.

Selanjutnya, perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, tentang koordinasi APIP dengan APH tentang penanganan laporan dan pengaduan masyarakat yang terindikasi dalam tindak pidana korupsi, yang pokoknya diperlukan adanya koordinasi antara APH dengan APIP.

Setelah itu, tambah Kajari, selaku penyelidik mengirimkan surat kepada Pj Bupati Pulpis nomer B-797/Q/2/12/7/Fd.1/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018, perihal koordinasi laporan Tindak pidana korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Pj. Bupati Pulpis nomor 100/93/Pem-PP/1X/2018 tanggal 6 September 2018 perihal koordinasi laporan Tindak pidana korupsi.

"Pada 20 September 2018 lalu, ditindaklanjuti dengan expose antara APIP atau inspektorat dengan APH, tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Pulpis," ucapnya.

Selanjutnya lagi, APIP atau inspektorat Pulpis mengirimkan surat nomor 700/371/ITKAB-PP/1X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang intinya Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau sangat kooperatif dan bersikap pro aktif untuk mengembalikan selisih kemahalan pada pengadaan buku TA 2016-2017, sesuai dengan perhitungan sendiri dari tim penyidik sebesar 390.642.723.

Atas pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan surat Jaksa Agung Muda Tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI nomor B-260/F/Fd.1/02/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang peningkatan kinerja dan kwalitas dalam penanganan perkara jo.surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 rental petujuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan.

Maka tim penyelidik berpendapat apabila para pihak yang terlibat bersikap pro aktif dan bersedia mengembalikan seluruh selisih kemahalan pada kegiatan pengadaan tersebut, dapat segera dikembalikan ke Kas Negara atau daerah dikarenakan penjualan pada pengadaan barang dan jasa oleh negara atau daerah adalah hak negara berdasarkan Pasal 16 UU nomor 45 tahun 2013, kemudian proses ini dihentikan dan ditutup, tidak perlu ditingkatkan ke tahap penyelidikan, dikarenakan tidak terdapat kerugian keuangan negara atau daerah.

"Semoga hal seperti ini jangan sampai terulang kembali. Kita harapkan kedepannya seluruh SOPD dapat menyelesaikan setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kejaksaan dan inspektorat selalu bekerjasama untuk mengawal kegitan yang tengah berlangsung di dinas/instansi," katanya.[manan]

TAG