Paripurna DPRD, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan Masih jadi Prioritas

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA - Infrastruktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan, masih menjadi prioritas utama dalam penyampaian hasil reses DPRD, pada rapat Paripurna Ke-VI, masa sidang Ke-III, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (2/10/2018).

Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kalteng, lima perwakilan dari lima Daerah Pemilihan (Dapil) se-Kalteng, menyampaikan bahwa sebagian besar usulan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

Seperti yang disampaikan oleh Totok Sugiarto, perwakilan Dapil II, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, di dalam laporan hasil resesnya menyampaikan bahwa di Dapil tersebut, masih banyak perlu dilaksanakannya pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses untuk membuka keterisolasian antar kecamatan ke Kabupaten dan Kecamatan ke Kecamatan.

Selain untuk membuka wilayah-wilayah yang terisolir, dijelaskan oleh anggota fraksi PDIP Dapil II Kalteng ini, pembangunan infrastruktur tersebut, juga diharapkan mampu membuka peluang untuk masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perdagangan dan distribusi barang, sehingga mampu memacu lajunya perekonomian di wilayah-wilayah terpencil.

"Pembangunan infrastruktur masih sangat dibutuhkan, terutama di Kabupaten Seruyan, agar segera membuka akses di Kabupaten tersebut, sehingga mampu memberikan dampak bagi lajunya perkembangan ekonomi kerakyatan," terangnya.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang itu, wakil dari Dapil IV, Drs Walter S Penyang, mengungkapkan bahwa di Dapil Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur tersebut, banyak masyarakat masih mengusulkan mengenai dukungan pembangunan di sektor ekonomi kerakyatan, terutama penyediaan bibit tanaman pangan dan benih ternak.

Selain itu juga, masih ada sebagian usulan berupa penambahan kuota bantuan beras bagi keluarga-keluarga kurang mampu.

Rapat paripurna yang berakhir sekitar pukul 12.00 WIB tersebut, juga dihadiri oleh Plt Sekda Kalteng, Forkorpimda dan beberapa Kepala SOPD di Lingkungan Pemprov Kalteng.[tampetu]


TAG