Kritik Banyaknya Pegawai Kontrak, Dewan: Berhenti Ajak Anak Sekolah Upacara di Pemkab..!

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Mengkritisi banyaknya jumlah tenaga pegawai honorer dan kontrak di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Dewan sarankan agar Setda berhenti ajak siswa sekolah untuk ikut kegiatan upacara di Pemkab.

Kritik ini, dilontarkan oleh Wakil Ketua I DPRD Barsel, H Hasanuddin Agani, saat memimpin rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran 2018, Rabu (17/10/2018), di ruang rapat Komisi I DPRD Barsel.

Di tengah forum yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Komisi DPRD, seluruh SOPD yang dipimpin langsung oleh Sekda Barsel tersebut, Hasanuddin, menyindir banyaknya tenaga pegawai honorer dan kontrak di Lingkungan Pemkab Barsel dengan cara mengumpamakan jumlah tenaga honorer dengan siswa SMP dan SD yang sering dibawa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan apel yang dilaksanakan oleh Pemkab.

"Sekda harusnya berhenti mengajak anak SMP dan SD untuk ikut apel di Pemkab, sebar saja tenaga honorer yang dimiliki Pemkab pasti penuh itu lapangan depan kantor Bupati," celetuk Hasanuddin, yang disambut tawa riuh seluruh peserta rapat.

Kritik Hasanuddin ini, berlanjut dengan mempertanyakan langsung kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barsel, Susupimiati S.Sos, mengenai berapa besaran anggaran yang dikeluarkan oleh dinas bersangkutan, terkait pembayaran honor pegawai honorer dan kontrak di dinas tersebut.

Sebab, Disperkop dan UKM adalah salah satu dinas di Barsel, yang diindikasikan memiliki pegawai honorer terbanyak di Kabupaten berjuluk Bumi Batuah ini.

"Coba ibu Susup, jelaskan berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh Disperkop dan UKM untuk bayar honor?," tanya Hasanuddin.

Hal tersebut pun, dijawab langsung oleh Susup, dengan memaparkan jumlah dana yang dianggarakan oleh dinasnya untuk pembayaran honor pegawai.

Namun, menurut dia, perlu juga dikaji ulang tentang sebuah peraturan, yang mengatur regulasi penerimaan pegawai honorer di setiap SOPD di Lingkup Barsel, secara bersama-sama oleh semua pihak termasuk DPRD.

"Ya, Rp1 miliar pak, untuk khusus honor pegawai honorer. Namun kami juga meminta agar nantinya, bisa dibuatkan regulasi untuk mengatur penerimaan pegawai honorer di setiap SOPD, bahkan oleh DPRD, agar lebih jelas jumlah penerimaan pegawai yang rasional dan jelas pembiayaannya di setiap SOPD," tukasnya.

Hal itupun, kemudian disambut baik oleh seluruh peserta rapat.

Dalam rapat pembahasan tersebut, disepakati bahwa hasil pembahasan APBD P Tahun 2018, akan segera ditetapkan melalui Sidang Paripurna, yang akan dilaksanakan pada Kamis (18/10/2018).[tampetu]


TAG