Kembali, Satu Pejabat Dipanggil Terkait Dugaan Suap Multiyears

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Guna mengusut adanya dugaan kasus suap di dalam pelaksaan proyek pembangunan dengan pendanaan tahun jamak (multiyears) di Kabupaten Barito Selatan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Barsel kembali memanggil satu pejabat, Kamis (25/10/2018).

Kali ini, Kejari Barsel memanggil dua pejabat di lingkup Pemkab Barsel, yakni Kabid Litbang Bappeda, JW.

Pantauan KabarKalteng, JW hadir di Kantor Kejari yang beralamatkan di Jalan Panglima Batur, Kota Buntok tersebut sekitar pukul 08.15 WIB, yang bersangkutan kemudian masuk ke dalam ruangan Kasi Datun Kejari, Arief Mulya S, hingga pukul 11.30 WIB.

JW kemudian keluar ruangan guna beristirahat, dan kembali lagi pada pukul 13.30 WIB untuk mengikuti pemeriksaan sesi kedua yang dilaksanakan hingga sekitar pukul 17.15 WIB.

Kepada awak media, JW menerangkan bahwa dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Kasubbid Perencanaan Bappeda tahun 2017, pada saat pertama kali dilakukannya perencanaan mengenai tujuh paket multiyears.

"Saya diperiksa sebagai Kasubbid Perencanaan Bappeda waktu tahun 2017, terkait Multiyears," ungkapnya.

Di dalam pemeriksaan sendiri, JW mengakui beberapa pertanyaan diajukan oleh pihak penyidik kejaksaan, seputar kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari sebagai Kasubbid Perencanaan.

"Ada beberapa pertanyaan, saya lupa jumlahnya, tapi yang pasti seputar pekerjaan dan kegiatan sehari-hari di dalam pekerjaan saya," bebernya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh KabarKalteng, JW adalah pejabat kesembilan yang dipanggil oleh pihak Kejari, terkait dugaan suap dalam pelaksanaan tujuh paket proyek multiyears di Barsel.

Sebelumnya, pada Senin (22/10/2018), pihak Kejari sudah berhasil menghadirkan empat pejabat di lingkup Pemkab Barsel, yakni Sekretaris Daerah berinisial EK, Sekretaris Dewan JW, Sekretaris DPUPR Barsel HF dan Kadis Kepegawaian Daerah RH.

Sementara itu, tiga unsur pimpinan DPRD Barsel, yakni TM, HA dan RI, mangkir dalam panggilan yang dilayangkan oleh Kejari, Rabu (24/10/2018).[tampetu]


TAG