Kasus Multiyears, Dua Pejabat DPUPR Diperiksa Kejari

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Kembali, guna mengusut tuntas dugaan adanya kasus suap dalam pelaksanaan proyek tahun jamak di Kabupaten Barito Selatan, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Barsel, melakukan pemanggilan terhadap dua pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, Jumat (25/10/2018).

Dua pejabat DPUPR yang diperiksa, yakni Kepala Dinas berinisial AI dan Kabid Bina Marga, IM. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Penguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tujuh paket proyek yang menelan APBD kurang lebih Rp350 miliar tersebut.

Pantauan KabarKalteng, keduanya diperiksa secara terpisah. IM diperiksa sejak pagi, sekitar pukul 10.15 WIB, karena harus istirahat sekitar pukul 12.00 WIB. Ia kembali diperiksa di sesi kedua mulai sekitar 14.20 WIB sampai sekitar pukul 17.15 WIB.

Sayang, saat keluar dari kantor Korps Adhiyaksa itu, IM yang pada saat itu datang sendiri, tampak terburu-buru pergi dan bahkan dengan setengah berlari kecil. Ia tampak enggan menoleh saat dikejar dan dipanggil awak media untuk memberikan keterangan, terkait kehadirannya memenuhi panggilan penyidik kejaksaan.

Sementara itu, AI, kembali hadir pada sesi kedua sekitar pukul 19.10 WIB, terlihat baru keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 23.20 WIB. Sebelumnya, yang bersangkutan juga telah memenuhi panggilan penyidik, sejak pukul 10.15 WIB berbarengan dengan IM. Karena istirahat sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian kembali di sesi kedua.

Dari keterangan yang disampaikan oleh AI kepada media ini, diketahui bahwa kehadiran keduanya, adalah untuk memenuhi panggilan penyidik kejaksaan, terkait adanya dugaan kasus suap dalam pelaksanaan proyek multiyears di Barsel, yang viral karena menyeret nama beberapa pejabat tinggi di Kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut.

"Saya no komenlah, intinya saya datang ke sini (Kejari, red), untuk memenuhi panggilan penyidik, guna memberikan keterangan terkait kwitansi," beber AI membenarkan, ketika ditemui awak media, Jumat (25/10/2018) malam, selepas pemeriksaan.

Selain membenarkan pemanggilan terhadapnya oleh pihak penyidik, AI juga membeberkan bahwa ketujuh paket proyek tahun jamak yang menelan biaya APBD rata-rata di atas Rp20 miliar untuk masing-masing paket pekerjaannya tersebut. Ia juga menerangkan ketujuh paket proyek itu ditolak pendampingannya oleh TP4D Kejari Barsel.

"Tujuh paket itu (multiyears, red) kan semuanya ditolak oleh TP4D, karena masalah kwitansi ini, mungkin," tuturnya.

Kedua pejabat ini, merupakan orang kesembilan dan kesepuluh yang dipanggil oleh penyidik Kejari Barsel, terkait pengungkapan adanya dugaan kasus suap, dalam pelaksanaan tujuh paket proyek multiyers Barsel.

Sebelumnya, Kejari sudah memanggil delapan orang, yakni Sekda Barsel, EK, Sekwan Barsel, JW, Sekretaris DPUPR, HF, Kepala BKD Barsel, RH, Kabid Litbang Bappeda Barsel, JW dan tiga unsur pimpinan DPRD Barsel, TM, HA dan RI.

Namun dari delapan pejabat sebelumnya, ketiga unsur pimpinan DPRD Barsel, TM, HA dan RI, belum memenuhi panggilan penyidik Kejari pada Rabu (24/10/2018) lalu.[tampetu]


TAG