Ingat, Caleg Dilarang Kampanye di Medsos dengan Akun Pribadi tak Resmi

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Para calon legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu 2019 harus lebih memperhatikan tata cara berkampanye melalui media sosial.

Satriadi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah, Selasa (16/10/2018) mengatakan, kampanye melalui media sosial dengan akun pribadi yang tak terdaftar di KPU dilarang atau tidak dibenarkan.

"Media (medsos) yang bisa dipakai untuk berkampanye seyogyanya adalah medsos yang sudah terdaftar di KPU, kalau tidak terdaftar itu tidak boleh untuk berkampanye," beber mantan Ketua KIP Kalteng pada sejumlah wartawan dalam acara media gathering, di Kantor Bawaslu, Jalan Seroja Kuala Kapuas.

Namun, lanjutnya, hal tersebut tidak ada sanksi yang diatur secara khusus dalam regulasi Pemilu.

"Ketika ada akun (akun pribadi tak terdaftar) yang berkampanye, memang secara tegas Bawaslu dan KPU melarang," tandas Satriadi.

Ketika akun tersebut, sambungnya, terkait pelanggaran undang-undang ITE, itu sudah jelas ranah pihak Kepolisian dalam penindakannya.

"Kita hanya bisa merekomendasikan ke Kominfo untuk menutup akun tersebut, itu yang bisa Bawaslu lakukan," jelas Satriadi.

Senada, Iswahyudi Wibowo, Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas menandaskan, meskipun belum ada sanksi terkait kampanye akun medsos pribadi yang tak resmi, pihaknya tetap tidak membenarkan.

"Kita bisa mengimbau untuk dilarang dulu," kata Iswahyudi.

Dirinya mencontohkan sebelum mengalami revisi undang-undang Pemilu tentang ketentuan larangan money politic namun tidak ada sanksi, yang akhirnya sanksi itu dikaitkan dengan KUHP tentang pemberian materi.

Hemat Bawaslu, kampanye di medsos dengan akun pribadi yang tidak terdaftar adalah dilarang.

"Regulasi itu yang membatasi Bawaslu dalam melakukan penindakan," pungkas Iswahyudi.

Sebelumnya, Herigalis, Komisioner Bawaslu Kapuas menyebutkan, sesuai ketentuan peserta Pemilu dibatasi hanya dapat menggunakan 10 akun resmi medsos yang sudah didaftarkan ke KPU. Sedang Caleg bukanlah peserta Pemilu, namun bagian dari peserta Pemilu, dalam hal ini Partai Politik.[zulkifli]


TAG