Enam Rumusan Rakornas GTPP TPPO jadi PR Semua Komponen Pemerintahan

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA - Enam rumusan penting hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP TPPO), diharapkan jadi perhatian seluruh komponen Pemerintahan, hingga ketingkat Daerah Kabupaten.

Harapan tersebut, disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, seusai kegiatan Rakornas GTPP TPPO, yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum, Kota Palangka Raya, Sabtu (13/10/2018).

Diterangkan oleh Ali, Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia ini, menghasilkan enam rumusan penting, yakni tentang penguatan kelembagaan, penguatan sistem, masalah penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, intervensi anggaran dan yang terakhir atau yang keenam adalah unsur syarat agar kelembagaan kementerian meningkatkan kualitas dan klaster.

Terkhusus untuk poin keenam, Ali menekankan, bahwa persoalan perdagangan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder.

"Yang tidak kalah pentingnya, adalah poin keenam, agar bisa menjangkau seluruh aspek persoalan perlindungan perempuan di berbagai tempat di seluruh tanah air. Karena persoalan ini, merupakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga tanggung jawab seluruh kekuatan bangsa, termasuk pemerintah daerah!" tekannya.

Untuk mencapai tujuan memperkuat dan mengikutsertakan pemerintah daerah, dalam keterlibatan penanganan masalah perdagangan orang ini, Ali menyarankan agar dilakukan penyederhanaan terhadap sistem kelembagaan.

Sebab, menurut Ali lagi, dengan begitu, pekerjaan teknis akan lebih mudah menjangkau hingga kedaerah-daerah.

"Dengan adanya penyederhanaan kelembagaan di daerah, itu mempermudah kerja-kerja teknis Kementerian, sehingga persoalan perdagangan perempuan dan anak ini, pada waktunya akan mengalami pengurangan," terangnya.

Acara yang berlangsung sejak Kamis (11/10/2018) ini, dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sekaligus Ketua Harian GT PP-TPPO Pusat Prof DR Yohana Susana Yembise Dip Apling MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Vennetia R Danes, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK Republik Indonesia, Wagiran.

Juga para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Republik Indonesia serta diikuti oleh Ketua beserta anggota GT PP-TPPO Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tampak juga hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.[tampetu]


TAG