Dewan Optimis Pulpis Maju dan Berkembang melalui Jalur Perhubungan

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - DPRD Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Pelindo III dan Kantor Syahbandar dalam rangka studi banding melihat peluang perhubungan di untuk daerah kabupaten setempat pada 2 Oktober 2018 kemarin.

"Kami kemarin seluruh Anggota DPRD Pulpis melakukan kunker sekaligus studi banding ke Pelindo III dan Syahbandar di Banjarmasin (Kalsel). Seluruh Anggota DPRD Pulpis, termasuk Ketua DPRD, H Maruadi dan Wakil ketua, H Fadli Rahman juha ikut hadir serta didampingi oleh pihak Dishub Pulpis, KOSP dan Pelindo daerah setempat," ucap Anggota Komisi I DPRD Pulpis dari Fraksi Gerindra, H Johansyah mengabarkan kepada awak media, Rabu (4/10/2018).

Johansyah pada kesempatan ini menerangkan hasil dari kunker pihaknya ke Pelindo III dan Syahbandar di Banjarmasin tentunya akan membawa Kabupaten Pulang Pisau yang berjuluk Bumi Handep Hapakat ini menuju kearah yang lebih baik, maju serta berkembang lagi, khususnya dibidang perhubungan.

Mengingat, katanya dengan keberadaan pelabuhan barang dan jasa penumpang yang ada di Wilayah Kabupaten Pulang Pisua ini akan mendatangkan pendapatan langsung bagi pemerintah pusat yang mana daerah juga akan mendapatkan dana bagi hasil serta ada beberapa kegiatan untuk masyarakat daerah setempat melalui program CSR pihaknya.

"Salah satu tugas kita ialah untuk mendorong pertumbuhan industri yang ada di daerah ini dan mengarahkan mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan seperti pengiriman produk mereka ke luar kalimantan," tuturnya.

Selain hal tersebut ditambahkannya, juga nanti akan banyak menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan masing-masing, guna menunjang aktivitas di pelabuhan yang dimaksud.

"Kita tentunya berkeyakinan pada saatnya nanti pertumbuhan ekonomi secara signifikan akan berubah di Kabupaten Pulpis ini, dan itu adalah bukan hal yang mustahil," ungkap Johansyah.

Meski demikian, tambahnya Johansyah, pemerintah daerah dalam hal ini tidak ada kewenangan lebih dalam tata kelolanya, karena pelabuhan tersebut bukan merupakan aset kabupaten setempat.

"Terkait dengan pengelolaan pelabuhanan itu sudah diatur oleh pusat dengan sistim regional," tukasnya.[manan]


TAG