Bengkak.?, Dana Rakon PKK Menuai Kontroversi Dewan

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Dana Rapat Koordinasi (Rakon) TP PKK  Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018, capai angka Rp150 juta, menuai kontroversi di kalangan anggota Dewan.

Kontroversi sempat terjadi di antara kalangan anggota Dewan, saat melakukan Rapat gabungan antara Komisi DPRD dan seluruh SOPD di Lingkup Pemkab Barsel, dalam rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Barsel Tahun Anggaran 2018, Rabu (17/10/2018), di ruang rapat Komisi I DPRD Barsel.

Kontroversi tersebut muncul, saat Ketua Komisi III DPRD Barsel, Idariani, meminta pihak SOPD untuk menjelaskan terkait pembiayaan dana Rakon TP PKK Barsel Tahun 2018, yang besarnya mencapai Rp150 juta.

Idariani yang saat itu didelegasikan oleh Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Hatilawaty, mempertanyakan terkait dua item rincian anggaran biaya (RAB) Rakon TP PKK, yang dinilai tumpang tindih atau sejenis hanya namanya saja yang diputar balikan.

Kedua item tersebut adalah, biaya konsumsi Rakon sebesar Rp36.000.000 dan biaya makan siang dan snack sebesar Rp28.000.000.

"Kami dari Komisi III sangat ingin mengetahui, kenapa kedua item ini dipisahkan dan dibedakan pembiayaannya, padahal sama persis?" tanyanya.

Menimpali hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Barsel, H Hasanuddin Agani, ikut meminta kepada pihak SOPD terkait untuk menjelaskan terkait dana hibah tersebut.

"Kalau bisa buka saja rinciannya, kenapa bisa seperti itu," timpalnya.

Bahkan menurut Hasanuddin, perlu dibuatkan Pansus dari pihak Inspektorat untuk membuka semua penggunaan anggaran PKK Barsel. Sebab menurut dia, banyak kegiatan PKK yang dianggapnya pendanaannya tidak jelas dan mubazir.

"Isteri saya itu, dulu tidak pernah diikutkan PKK, saya tidak pernah pusing, sekarang masuk PKK saya jadi pusing, berangkat terus ke Jogjakarta, Bali, katanya perjalanan dinas PKK, tapi tetap saya yang diminta beli tiket pesawatnya. Jadi kemana anggaran PKK itu? Saya pikir Inspektorat bisa buka semua itu, bahkan kalau perlu bikin Pansus PKK!" celetuknya.

Namun sayang, Sekretaris Daerah Barsel, Edi Kristianto, enggan memberikan penjelasan dan memaparkan rincian yang diminta oleh pihak Dewan terkait hal tersebut dengan alasan teknis.

"Mohon maaf hal tersebut tidak bisa dibuka di sini, karena menyangkut teknis," jawabnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua Komisi I DPRD Barsel, H Jarliansyah, mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup kontroversi dibanding anggota dewan lainnya. Ia meminta agar permasalahan dana Rakon PKK ini, tidak diperpanjang lagi, karena menyangkut nama isteri Bupati.

"Saya pikir ini tidak usah dibahas, kalau tidak setuju tinggal coret saja, tidak usah diributkan di pembahasan. Karena ini menyangkut Ketua PKK yang merupakan isteri KH 1, kita harus hormati itu," tukasnya.

Tidak mau kalah, Anggota Komisi II DPRD Barsel dari fraksi PDIP lainnya, Ensilawaty, menilai bahwa adanya dobel anggaran dalam dua item berbeda yang sebenarnya sejenis tersebut, perlu untuk dievaluasi.

"Saya risih dengan adanya dobel penganggaran dalam item yang sebenarnya sama seperti ini," sebutnya.

Namun dengan semua kontroversi yang ada, perihal anggaran dana Rakon PKK tersebut, akhirnya disepakati bahwa anggaran Rakon tersebut tetap di angka Rp150 juta, dengan catatan kedepannya pihak terkait agar lebih teliti dalam setiap usulan penganggaran dana hibah, agar jangan ada lagi terulang dobel penganggaran.[tampetu]


TAG