Belum Diterbitkannya SHM di UPT B6, Jadi Perhatian Legislator Ini

Print Friendly and PDF

KUALA KAPUAS - Keprihatinan ditunjukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran hingga kini belum diterbitkan Surat Hak Milik (SHM) di unit pemukiman transmigrasi UPT B6, Lamunti, Kecamatan Mantangai.

SHM ini sendiri merupakan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dicanangkan pemerintah pusat.

H Darwandie, Ketua Komisi I, DPRD Kapuas, Rabu (30/10/2018) mengatakan, pihaknya merasa prihatin atas kondisi tersebut, di mana masyarakat B6 eks PLG bermula dari transmigrasi mandiri warga Mantangai dan sekitarnya saat itu.

"Proses awal pelaksanaan program Prona penerbitan SHM sebanyak 118 ditambah 32 yang sudah dilakukan pengukuran objek lahan, diharapkan jangan sampai ada benturan untuk menghalangi program tersebut," beber H Darwandie, dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Menurut dia, warga B6 sudah memperjuangakan agar tanah mereka diakui, yaitu dengan mendaftarkan tanah mereka ke BPN melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga tinggal menunggu proses penerbitannya.

Program pemerintah pusat tersebut, sambungnya, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki kekuatan hukum atas lahan secara administrasi negara.

Jika ada permasalahan, lanjutnya, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Saat pembentukan UPT B6, jauh sebelumnya wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan milik leluhurnya.

Seiring berjalannya waktu, terjadilah pembentukan UPT B6 yang masih berinduk pada Desa Mantangai Hilir, di mana saat itu selaku pejabat kepala desa Mantangai Hilir adalah legislator PPP ini sendiri.

"Secara historis saya mengetahui asal muasal dan riwayat wilayah B6 tersebut," tukas Darwandie.[zulkifli]


TAG