Bawaslu Kapuas: Penyebaran Bahan Kampanye tak Boleh Bebas

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Ada sejumlah perbedaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, khususnya terkait aturan dan sejumlah sanksi tindak pidana Pemilu.

"Sekarang itu sanksi pidananya banyak sekali, ada 66 pasal tentang sanksi pidana Pemilu 2019, mulai pasal 488 sampai pasal 553," kata Iswahyudi Wibowo, SH Ketua Bawaslu Kapuas, Sabtu (27/10/2018) dalam dialog Kepemiluan 2019 di aula Kantor Disdik Kapuas.

Bawaslu Kapuas juga mengingatkan agar berhati-hati, bahkan dalam hal yang dianggap sepele. Jika tidak sesuai ketentuan bisa saja berakibat terkena sanksi. Sebagai contoh larangan menggunakan formulir C6 atau surat pemberitahuan pemilih milik orang lain.

"Penggunaan C6 milik orang lain, sanksi pidana 6 bulan dan denda  Rp18 juta," jelas Iswahyudi.

Peserta Pemilu 2019, juga wajib berhati-hati dalam menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat, seperti pamflet, poster, pakaian, kalender, penutup kepala, alat makan dan minum, kartu nama, pin, alat tulis atau sejenisnya.

"Bahan kampanye, penyebaran hanya pada saat pelaksanaan kampanye rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka," tandas Iswahyudi.

Kegiatan kampanye itu, lanjutnya, harus seizin pihak kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu dan KPU.

"Jadi dilarang menyebarkan bahan kampanye di luar ketentuan, seperti pada saat acara pengajian atau car free day," ucapnya.

Jika ada laporan dan terbukti akan ada konsekuensinya, mulai teguran hingga sanksi tindak pidana Pemilu.[zulkifli]


TAG