Tingkatkan Kepatuhan LHKPN, Pemkab Barsel Gandeng KPK

Print Friendly and PDF


BUNTOK - Guna meningkatkan kepatuhan pejabat dalam nelakukan LHKPN, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengadakan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian pelaporan e-LHKPN di Lingkungan Pemkab, Kamis (20/9/2018).

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), adalah hal yang wajib dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang bertanggung jawab pengelolaan terhadap keuangan negara, untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran negara dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Sesuai dengan perintah Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, setiap pejabat dan penyelenggara Negara harus melaporkan harta kekayaan mereka secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan data KPK, pada tahun 2017, ditemukan bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi pejabat di Barsel dalam melaksanakan pelaporan LHKPN, yakni hanya sebesar empat persen dari 67 orang pejabat wajib LHKPN, atau menjadi yang terendah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkenaan dengan hal itulah, Pemkab Barsel kemudian menggandeng lembaga anti rasuah tersebut, kemudian melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ada di Lingkungan Pemkab.

Dikatakan oleh Sekretaris Daerah Barsel, Edi Kristianto, seusai pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Tata Cara Pengisian Pelaporan e-LHKPN di Aula Kantor Bappeda setempat, Kamis (20/9/2018).

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan tersebut, iyalah guna meningkatkan pengetahuan dan tingkat partisipasi pejabat di lingkungan Pemkab Barsel, dalam hal pelaporan LHKPN.

"Kita sangat mengharapkan, agar setelah dilaksanakannya sosialisasi ini, nanti semua pejabat wajib LHKPN di lingkup Pemkab Barsel, segera melakukan berpartisipasi melakukan pelaporan," sebutnya.

Meskipun diakui oleh Edi lagi, rendahnya tingkat partisipasi LHKPN di Barsel, dikarenakan ketidak tahuan mengenai cara pengisian pelaporan secara online, namun Edi meyakini semua pejabat di Barsel nantinya mampu mengejar ketertinggalan, apalagi dalam hal ini, di setiap SOPD telah disediakan admin khusus LHKPN.

"Seharusnya sampai bulan Juli tahun 2018 pelaporannya, tapi karena baru sekarang sosialisasinya, makanya kita agak terlambat. Tapi kami yakin, nanti setiap admin LHKPN di masing-masing SOPD dapat mengejar ketertinggalan itu," ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Tim Pendaftaraan II Direktorat PP LHKPN, Ben Hardy Saragih, kepada KabarKalteng ia menjelaskan, bahwa tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan tata cara pengisian pelaporan e-LHKPN ini, adalah untuk meningkatkan kepatuhan pejabat wajib LHKPN.

Untuk itulah, dirinya sangat berharap juga kepada seluruh masyarakat agar membantu memantau pelaporan LHKPN oleh para pejabat, melalui situs resmi milik KPK.

Hal ini, dikatakan oleh Ben, agar dalam pelaksanaan pelaporan LHKPN oleh para pejabat, dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu, dirinya juga berharap, agar apabila masyarakat memiliki informasi  kekurangan data atau lainnya mengenai harta kekayaan yang telah dilaporkan oleh pejabat bersangkutan, bisa membagi informasi tersebut secara langsung kepada KPK.

"Kita berharap setelah pelaksanaan kegiatan ini, semua pejabat wajib LHKPN di Barsel segera melakukan pelaporan. Jangan lupa masyarakat juga harus ikut memantau pelaporan LHKPN melalui situs elhkpn.kpk.go.id, kalau ada kekurangan data yang dilaporkan oleh para pejabat wajib LHKPN, bisa dipantau disana dan masyarakat bisa juga langsung membagi informasinya kepada kami," imbaunya.

Kegiatan sosialisai LHKPN yang dihadiri sebagai pembicara oleh tiga orang anggota KPK bidang pencegahan, yakni Ben Hardy Saragih, Ifan I S dan Wiwin S ini sendiri, diikuti oleh seluruh Kepala SOPD di Lingkungan Pemkab Barsel.[tampetu]


TAG