• Latest News

    Rabu, 19 September 2018

    Terutang Puluhan Miliar dengan BPJS, DPRD Panggil Lima Instansi


    BUNTOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, memanggil lima intansi untuk dimintai keterangan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait data peserta UHC dan atas besarnya tunggakkan utang Pemkab terhadap pihak BPJS Kesehatan, Rabu (19/9/2018).

    Lima instansi yang dipanggil DPRD Barsel, Rabu (19/92018), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil), RSUD Jaraga Sasameh, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMDes) dan Kantor BPJS Cabang Muara Teweh.

    Pemanggilan kelima instansi tersebut, oleh DPRD Barsel, merupakan buntut dari laporan BPJS Kesehatan, bahwa tunggakan utang Pemkab Barsel terhadap BPJS Kesehatan mencapai Rp11 Milyar lebih.

    Besaran utang itulah, yang kemudian mengundang pertanyaan dari dewan penyalur aspirasi masyarakat tersebut. Pasalnya, pihak dewan mencurigai adanya kesalahan data antara Pemerintah dengan pihak BPJS dalam pelaksanaan program UHC.

    Sebab menurut Waket 1 DPRR Barsel, H Hasanuddin Agani, besarnya tunggakan utang terhadap BPJS tersebut, tidak sesuai dengan besaran jumlah biaya yang ditanggung oleh program UHC Pemkab Barsel.

    Dalam program UHC, Pemkab menganggarkan sebesar Rp2,1 Milyar untuk setiap bulannya, untuk menjamin semua masyarakat peserta Faskes tingkat tiga. Padahal menurut Hasanuddin, tidak semua peserta program UHC berobat setiap hari.

    "Apakah ada kesalahan dalam hal pendataan, ataukah ada masalah lainnya? Dari sekian banyak peserta BPJS yang dijamin oleh UHC, saya rasa tidak mungkin berobat semua setiap hari, jadi siapa yang ditagih oleh pihak RSUD?" tanya Hasan.

    Selanjutnya, Hasanuddin juga mempertanyakan terkait adanya keluhan pasien BPJS, terhadap pelayanan yang dilakukan RSUD Jaraga Sasameh Barsel, yang dinilai masih kurang standar kelayakan untuk peningkatan akreditasi.

    "Keluhan masyarakat juga banyak terkait pelayanan di RSUD, terutama pelayanan kamar dan obat, segala macam penyakit obatnya itu-itu saja, itu bagaimana?" cecar Hasan.

    Hal senada yang diungkapkan oleh pimpinan RDP, Tamarzam, Ketua DPRD Barsel ini, mengungkapkan bahwa kegiatan RDP ini, merupakan upaya DPRD untuk mencari sumber masalah mengenai kenapa tunggakan BPJS kesehatan bisa mencapai nominal yang fantastik itu.

    Bahkan menurut pria yang akrab disapa Ake ini, DPRD Barsel akan membentuk Pansus, untuk mencari sumber masalah dan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.

    "Kita akan membuat Pansus untuk jemput bola, supaya jangan saling lemparlah (instansi), berapa sebenarnya data peserta BPJS itu," ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok, dr Leonardus P Lubis, berkilah bahwa jumlah besarnya tunggakan BPJS, kurangnya mutu pelayanan serta obat-obatan  di RS yang dipimpinnya merupakan kesalahan pihaknya.

    Menurut dia, tunggakan BPJS Kesehatan tersebut, merupakan hasil penambahan dari data peserta program UHC, dan juga dikarenakan Pemkab belum membayarkan utang terhadap BPJS terhitung selama lima bulan, yakni sejak Mei sampai dengan bulan September 2018.

    "Kita terakhir bayar bulan Maret 2018, dari April sampai September belum dibayar, selain itu Pemkab melalui program UHC kan hanya menjamin Rp.2,1 Milyar per bulan, sedangkan tagihan BPJS di bulan Mei saja nominalnya mencapai Rp.2,8 Milyar, itu artinya kita masih terutang sebesar Rp.700 juta dengan BPJS. Kalau untuk itu, jangan salahkan kami, karena RSUD hanya bertugas melayani pasien saja," sebutnya.

    Selain itu, adanya keluhan mengenai masalah obat-obatan, dijelaskan oleh dokter yang akrab disapa Leo ini, bahwa pihak RSUD hanya  memberikan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kemudian ada masalah lain yang harus dihadapi oleh RSUD, yakni akibat dari keterlambatan pembayaran oleh pihaknya terhadap penyedia obat-obatan, akhirnya beberapa jenis obat dihentikan pendistribusiannya oleh penyedia.

    "Untuk keluhan mengenai obat-obatan, kami sebagai pihak RSUD tidak bisa berbuat banyak, pasalnya di BPJS berlaku ketentuan mengenai jenis obat yang ditanggung oleh mereka, selain itu, beberapa penyedia juga telah memberhentikan pendistribusian jenis obat kepada kami, karena masih banyak tunggakan bagian Apotek yang belum dilunasi kepada distributor. Sedangkan, setiap jenis obat, itu ada khusus distributornya masing-masing," terang Leo, dalam RDP yang dihadiri oleh semua perwakilan Komisi DPRD tersebut.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Terutang Puluhan Miliar dengan BPJS, DPRD Panggil Lima Instansi Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top