Sempat Alot, RDP Mutasi ASN Akhirnya Capai Kesepakatan

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  (Baperjakat) yang membahas wacana akan adanya rotasi 75 ASN eselon oleh Pemkab Kapuas, digelar, Senin (3/9/2018).

Rapat ini sempat berjalan alot, dan memakan waktu lama, berakhir hingga petang. Alhasil, RDP mencapai kesepakatan dengan menghasilkan beberapa poin.

"Empat rekomendasi sudah disepakati untuk mutasi pegawai (ASN) ditunda sesuai SE Mendagri nomor 821," terang Robert Linuh Gerung, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, usai memimpin RDP, di ruang rapat gabungan komisi.

Rekomendasi hasil kesepakatan itu sendiri, lanjutnya, berlaku sebelum ada pelantikan bupati difinitif.

"Rekomendasi ini sendiri berlaku  sebelum masa jabatan bapak Pj Bupati berakhir," imbuh Politisi PDIP ini.

Sehingga, menurutnya, ketika Pj Bupati telah berakhir masa jabatannya telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sementara itu, di tempat yang sama Agus Pramono, Pj Bupati Kapuas mengatakan, isu mutasi yang berkembang sebenarnya itu tidak ada dan tidaklah benar.

"Yang ada hanya usulan pengisian jabatan kosong, dan itu merupakan tindak lanjut pemeriksaan inspektorat," ungkap Agus Pramono.

Pemeriksaan Inspektorat, sambungnya, dilakukan dalam rangka akhir masa jabatan Bupati periode 2013-2018.

"Oleh karena rekomendasinya kita tindak lanjuti dengan mengusulkan mengisi jabatan kosong," jelas Agus Pramono.

Lebih lanjut dikatakannya, RDP telah mencapai titik temu. Pihaknya pun telah setuju untuk melaksanakan rekomendasi yang disepakati.

"Hasil kesepakatan sudah dilakukan bersama, bahwa itu kita tunda. Usulan itu sampai di provinsi saja," jelas Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng itu.

Menurut Agus Pramono, selanjutnya pihak Pemprov yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi hasilnya, hingga adanya Bupati definitif.[zulkifli]


TAG