Seberapa Rumit Pemindahan Ibukota ke Palangka Raya?

Print Friendly and PDF


JAKARTA - Wacana pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia ke Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tampaknya tidak segampang yang dikira. Banyak aspek yang harus menjadi perhatian, tidak terkecuali menyangkut peraturan dan bentuk pemerintahan di Provinsi Kalteng itu sendiri.

Lalu seberapa rumitkah, untuk dapat segera mewujudkan Bumi Isen Mulang menjadi Ibukota?.

Dalam paparannya yang disampaikan pada sesi kedua pada seminar nasional pemindahan Ibukota Pemerintahan ke kota Palangka Raya, Kalteng di Hotel Pulman Jakarta, Selasa (18/9/2018), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Palangka Raya, Ir Januminro MSi menguraikan implikasi kerumitan proses pemindahan Ibukota, melalui materi paparan berjudul Implikasi Pemindahan Ibukota NKRI ke Kalimantan Tengah.

Dalam abstrak paper yang ditulisnya, Januminro memuat beberapa pokok pikiran. Menurutnya, pembentukan daerah otonom baru sebagai Ibukota Pemerintahan, sulit terpenuhi.

Hal tersebut mengacu pada pasal 32 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada UUD Tahun 1945, pasal 18B ayat (1), bahwa persoalan akan muncul, terkait adanya dualisme dengan UU Nomor  29 Tahun 2007 Tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibukota, memiliki konsekuensi Kota Palangka Raya akan menjadi daerah otonom baru, berdiri sendiri, bukan lagi menjadi Ibukota dan bagian Provinsi Kalteng.

"Dengan begitu, kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan akan meningkat dari Jabatan Walikota menjadi setingkat Gubernur, diikuti peningkatan status kelembagaan politik DPRD, Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," urainya.

Terkait adanya usulan baru, yang memasukan hanya sebagian wilayah Kota Palangka Raya sebagai lokasi pemindahan Ibukota Pemerintahan, menurut Januminro, dapat menimbulkan implikasi baru, yakni harusnya dilakukan pemekaran kecamatan baru untuk memenuhi standarisasi pembentukan kota baru.

"Pemerintah Kota Palangka Raya, harus melakukan pemisahan dua Ibukota Kecamatan, yakni Bukit Batu dan Rakumpit, dari sebelumnya ada lima Kecamatan. Untuk itu, Pemkot Palangka Raya harus melakukan pemekaran Kecamatan menjadi minimal 4 Kecamatan, untuk memenuhi standar pembentukan Kota," paparnya.

Lebih lanjut, dijabarkan oleh Januminro, Numenklatur Palangka Raya tidak tepat untuk digunakan sebagai nama lokasi Ibukota Pemerintahan, karena cikal bakal nama Palangka Raya adalah pengganti nama Pahandut yang berkedudukan di Kecamatan Pahandut.

Maka dari itu, munculnya wacana lokasi lain, dimaknai mengesampingkan cita-cita awal Palangka Raya sebagai lokasi pemindahan Ibukota Pusat Pemerintahan.

"Mengingat Pemindahan Ibukota Pemerintahan memerlukan pembiayaan dan rentang waktu yang panjang untuk persiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang layak, maka langkah cepat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menerbitkan UU atau Peraturan Pemerintah tentang Persiapan Pemindahan Ibukota Pemerintahan, atau dalam bentuk Keputusan Presiden untuk menetapkan Tim Terpadu yang bertugas mempersiapkan pembentukan daerah otonom baru, untuk dijadikan lokasi lemindahan Ibukota Pemerintahan," pungkasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Pemkot Palangka Raya bekerjasama dengan Program Vokasi UI, UPR dan UMP itu, juga diikuti perwakilan dari PT UI, Unibraw, ITB, UPR, UMP, tokoh masyarakat dan SOPD lingkup Pemkot.

Turut hadir sebagai pembicara, antara Lain Walikota Palangka Raya, HM Riban Satya, Dr Yayat Supriyatna dan Walikota Tanggerang Selatan, Airyn Rahmi Diany.[abimanyu/tampetu]


TAG