Sanksi Pembatalan Ancam Parpol Peserta Pemilu yang tak Serahkan LADK

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas, Kalteng, Iswahyudi Wibowo, Jumat (21/9/2018) mengatakan, Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019, wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

"Wajib (menyerahkan) LADK, selambatnya 23 September," kata Iswahyudi saat dikonfirmasi KabarKalteng via sambungan seluler.

Laporan tersebut, menurutnya wajib disampaikan oleh peserta Pemilu 2019 satu hari sebelum masa kampanye, atau tepatnya batas akhir penyerahan pada Sabtu 22 September 2018 pekan ini, mengingat pada Minggu 23 September 2018 sudah masuk tahapan kampanye.

Hingga sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada penyerahan LADK dari peserta Pemilu akan ada sanksi pembatalan.

"Ada sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu," tegas Iswahyudi.

Ketentuan tersebut lanjut Iswahyudi, berdasar pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018, perubahan atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum, di mana disebutkan bahwa peserta Pemilu, wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Terpisah, Agus Helmi, komisioner KPU divisi teknis penyelenggara, Jumat (21/9/2018) mengatakan, saat ini beberapa perwakilan Partai Politik tengah dalam proses menyerahkan LADK dimaksud.

"Sudah ada partai politik yang menyerahkan (LADK)," kata Agus Helmi, singkat mengakhiri percakapan.[zulkifli]


TAG