Pasca Fatwa MUI, Dinkes Kapuas Lanjutkan Imunisasi MR

Print Friendly and PDF


KUALA KAPUAS - Pasca keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 33 tahun 2018, tentang penggunaan vaksin measless dan rubella (MR) untuk imunisasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas pun bergerak.

Alhasil, meski MUI menyatakan vaksin yang diimpor dari Serum Institute of India (SII) tersebut haram, namun MUI tetap membolehkan. Saat ini disebutkan boleh atau mubah, dikarenakan keterpaksaan  tidak ada vaksin alternatif yang halal sebagai pengganti.

"Fatwa MUI itu maksudnya baik dan sangat jelas sekali bagaimana mengatur," kata Kepala Dinkes Kapuas melalui dr Tri Setya Utami, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kamis (6/9/2018).

Adanya fatwa MUI, sambungnya, agar dipahami secara utuh. Jika dicermati fatwa MUI tersebut, maka dibolehkan untuk dilakukan vaksinasi. Ini mengingat Indonesia dalam keadaan darurat dan vaksin tersebut adalah untuk mencegah penyakit campak yang belum ada vaksin alternatif.

"Ini juga menjadi tantangan bagi kami, kami dari Dinas Kesehatan tetap menjalankan secara profesional, memberikan sosialisasi yang persuasif," jelas dr Tri.

Dinkes, lanjutnya, tetap berpedoman kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan vaksinasi MR. Pihaknya tetap menjalankan bagi yang mau dan tidak memaksa bagi orangtua yang anaknya tidak mau diberikan vaksin.

Sejauh ini, pihaknya masih mengejar target vaksinasi yang hanya tercapai di angka 40 persen se-Kabupaten Kapuas.

"Harusnya Agustus mencapai 65 persen, dan akhir September 95 persen, yang mana jumlah sasaran mencapai 93 ribu lebih anak," pungkas dr Try.[zulkifli]


TAG