Legislator Ini Dorong Dinas terkait Evaluasi Perizinan PBS

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Anggota Dewan Kabupaten Pulang Pisau, H Johansyah mendorong SOPD terkait agar mengevaluasi masalah perijinan bagi sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Wilayah Bumi Handep Hapakat terutama bagi Perusahan Besar Sawit (PBS) yang berdomisili di Desa Mintin dan Kecamatan Maliku, kabupaten setempat.

"Hal ini saya sampaikan karena masih ada keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya keberadaan perusahaan, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, yang masih belum memiliki perijinan," ucap Johansyah, menyampaikan kepada awak media, Minggu (2/9/2018).

Bahkan menurut Bang Jo, dimana saat ini ada PBS yang telah merambah lahan usaha masyarakat yang telah pihaknya garap selama bertahun-tahun.

"Kita ketahui juga ada lahan usaha masyarakat yang mereka garap selama bertahun tahun telah dirambah oleh PBS tanpa adanya tali asih atau ganti rugi dari pihak PBS dimaksud," ungkapnya.

Padahal, lanjut Bang Jo, lahan tersebut sebagai sumber pendapatan masyarakat yang sudah mengantongi status legalitas dari pemerintah dengan kata lain sudah memiliki sertifikat.

"Semisal masyarakat tidak bersedia menjual lahannya, maka jangan sampai merambah lahan warga," tukasnya.

Dari itu, pihaknya berharap dalam menyikapi hal tersebut, kiranya dinas terkait dapat mengevaluasi perijinan tersebut supaya masyarakat tidak merasa di rugikan.

"PBS ini ada di Wilayah Desa Mintin dan di Wilayah Kecamatan Maliku," ungkapnya kembali.[manan]


TAG