Kominfo Targetkan E-Government Berjalan Maksimal di Tahun 2019

Print Friendly and PDF


PALANGKA RAYA - Guna meningkatkan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan program pelayanan informasi yang terintegritas dengan sistem online (E-Government), yang kemudian diharapkan di Tahun 2019 mendatang dapat berjalan dan dimanfaatkan secara maksimal di Bumi Isen Mulang.

Di era milenial seperti sekarang ini, keterbukaan informasi publik adalah hal yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat, sebab informasi adalah hak semua orang untuk mengetahuinya.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap seluruh masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), meluncurkan program baru untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi seputar program kerja dan kinerja Pemprov,  dalam sebuah aplikasi yang terintegritas secara online, yang diberi nama E-Government

Dijelaskan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalteng, Herson B Aden, E-Government ini, dicetuskan oleh Pemprov berkaitan dengan UU tentang keterbukaan informasi publik.

Melalui program ini, Pemprov Kalteng berharap semua  masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat menyangkut program kerja, produk hukum dan kinerja pemerintahan. Akhirnya mampu menurunkan tingkat permasalahan di tengah masyarakat, yang ditimbulkan akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sebuah informasi yang benar.

"Selain itu, munculnya program ini, juga diharapkan bermanfaat menurunkan itensitas kegaduhan publik, akibat dari beredarnya informasi bohong (Hoaks)," jelas Herson, saat menjadi narasumber di acara dialog interaktif, yang dilaksanakan oleh salah satu stasiun Televisi lokal Kalteng, di Kota Palangka Raya, Selasa (25/9/2018).

Lebih jauh, dalam acara yang bertajuk Hari Hak Tau Sedunia tersebut, Herson memberikan contoh salah satu pemanfaatan program E-Government, adalah hanya dengan satu kali klik akses saja, masyarakat bisa membuka seluruh informasi mengenai produk-produk hukum yang ada di Daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Gubernur (Pergub).

"Contohnya adalah, hanya dengan satu kali akses terhadap website e-Government ini, masyarakat sudah bisa mengakses informasi mengenai produk hukum di Daerah, baik Perda ataupun Pergub. Dengan begitu, kita harapkan dengan semakin tahunya masyarakat, tentang apa yang harus mereka lakukan terkait kepengurusan segala sesuatu, seperti pembuatan sertifikasi tanah, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lainnya, hal ini akan mengurangi kesempatan bagi oknum-oknum di setiap SOPD untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli)!" contohkannya.

Sementara itu, dalam rangka memperingati hari hak tau sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Mambang I Tubil SH MAP, menjelaskan makna dari hari yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik tersebut.

“Hari Hak Tahu Sedunia, adalah hari masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan publik. Hak tersebut diatur oleh UUD 1945 pasal 28 F dimana setiap orang berhak untuk mengetahui semua kebijakan publik untuk pengembangan dirinya” ucapnya.

Dr Mambang juga mengatakan, bahwa pada UU No. 61 tahun 2010 dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk menyiapkan data dan informasi masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Masyarakat bisa meminta informasi kepada Badan Publik melalui PPID tersebut.

“Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang bersifat informasi terbuka, bisa menyampaikan keberatannya kepada Badan Publik. Dan apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi, masyarakat bisa menyampaikan ke KI untuk penyelesaian sengketa informasi. KI akan memutuskan sengketa tersebut paling lambat 100 hari setelah disampaikan” ungkapnya.

Mambang menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengakses dan menggunakan haknya dalam mendapatkan pelayanan informasi publik, serta diharapkan kepada Badan Publik agar bersedia melaksanakan kewajibannya.[tampetu/deni]


TAG