• Latest News

    Senin, 03 September 2018

    Ada Pungli Perizinan Galian C?, Dinas ESDM Kalteng Masih Cari Tahu

    foto: ilustrasi


    PALANGKA RAYA - Terkait adanya pemberitaan mengenai adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) dalam kepengurusan perizinan galian C, diakui oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, masih dicari tahu kebenarannya.

    Ditemui KabarKalteng di Kantornya, Senin (3/9/2018), Kepala DESDM Kalteng, Ermal Subhan, melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Vent Christway, mengakui bahwa pihaknyapun masih mencari tahu kebenarannya, menyangkut adanya pemberitaan temuan adanya dugaan praktik pungli di dalam kepengurusan izin galian C.

    Diakui oleh Vent, sebab sebenarnya pihak DESDM Kalteng sendiripun, selaku leading sektor, menangani perizinan hanya sebatas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan merekomendasikannya kepada pihak Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP).

    Pasalnya, secara teknis pihak ESDM hanyalah bertugas memverifiikasi kesesuain berkas dan faktual yang diajukan oleh pemohon dengan persyaratan yang berlaku.

    "Kamipun masih mencari tahu, apakah ada oknum baik di Dinas ataupun di luar pegawai ESDM yang menjadi kurir pengurusan izin dan melakukan pungutan secara langsung kepada pemohon," terangnya.

    Adapun menyangkut adanya pembayaran dalam hal kepengurusan perizinan, diakui oleh Vent lagi, pihaknya hanya sebatas mengetahuinya berdasarkan laporan dari bukti pembayaran pemohon kepada pihak Bank.

    "Soal adanya biaya perizinan resmi, kami di ESDM ini, tidak pernah menerima uang secara langsung dari pemohon, namun berdasarkan hasil laporan dari pembayaran di Bank, karena pemohon kan membayar semua biaya perizinan langsung kepada daerah melalui Bank," tukasnya.

    Meskipun diakui oleh Vent, bahwa ada sebagian dana yang harus dibayarkan oleh pihak pemohon kepada pihak ESDM langsung, yakni biaya untuk pembuatan peta lokasi perizinan, sebab untuk menerbitkan peta tersebut dibutuhkan pemeriksaan langsung oleh petugas teknis di lapangan.

    Namun diungkapkan oleh Vent, biaya tersebutpun tidaklah terlampau besar, yakni hanya berkisar antara Rp10 juta sampai Rp15 juta untuk pemohon dengan mengatasnamakan perusahaan dan Rp3 juta untuk atas nama perorangan.

    "Yang untuk perorangan akan kita permudah, berkisar sekitar Rp3 juta bagi luasan wilayah kerjanya kurang dari lima hektar, apabila lebih dari lima hektar barulah akan dikenakan jaminan kesungguhan sebesar Rp20 juta," bebernya.

    Terlepas dari semua itu, lebih lanjut dikatakan oleh Vent, biaya jaminan kesungguhan yang dibayarkan oleh pihak pemohon, akan dikembalikan pada saat perizinan sudah diterbitkan.

    "Jaminan kesungguhan itu sendiri, pasti akan dikembalikan kepada pemohon apabila surat izinnya sudah diterbitkan," pungkasnya.

    Seperti diketahui sebelumnya,  Anggota DPRD Barito Selatan dari fraksi PDIP, mencurigai adanya praktik pungli di DESDM dan PTSP Provinsi Kalteng, terkait pengurusan perizinan galian C milik tiga orang di Kabupaten bersemboyan Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut.

    Pasalnya, kecurigaan Ahmadi ini, muncul terkait hampir dua tahun berlalu, belum juga diterbitkannya surat izin produksi galian C, yang diajukan oleh tiga warga Barsel, yakni atas nama Syamsudin, CV.Bayu Perdana atas nama Hariyanto dan atas nama Muhamad Sutopo.

    "Sedangkan berdasarkan keterangan ketiga pemohon, segala persyaratan dan ketentuannya sudah dilengkapi semua, bahkan permintaan dari oknum PTSP dan Distamben baik yang resmi maupun yang tidak resmi juga sudah dipenuhi," beber Ahmadi, kepada KabarKalteng, Senin (27/8/2018).

    Diakui oleh Ahmadi, dari dua kali upaya dirinya sebagai yang ditugaskan oleh DPRD untuk memfasilitasi masalah tersebut, tidak juga ditemukan solusi dan keterangan yang jelas dari pihak PTSP ataupun Distamben.

    Dijelaskan oleh Ahmadi lagi, melalui orang kepercayaan ketiga pemohon, yakni Yulius Candra, telah diserahkan uang sebesar Rp30 juta kepada oknum dinas terkait, untuk biaya pengurusan perizinan yang dijanjikan selama tiga hari pasti diterbitkan.

    "Namun sejak tiga bulan lalu sampai saat ini, izin yang dijanjikan belum juga diterbitkan, malah yang datang kepada pemohon adalah permintaan kelengkapan berkas baru lagi dari pihak dinas terkait, yakni berupa berita acara dari DLH Barsel dan surat persetujuan masyarakat," pungkasnya.

    Hal inilah, yang semakin membingungkan para pemohon, yang beberapa waktu lalu kembali meminta kepada Yulius Candra untuk menanyakan kepada dinas terkait, kenapa izinnya belum diterbitkan.

    Namun anehnya, berdasarkan informasi yang didapat dari pegawai Dinas terkait, izin dapat diterbitkan bila sudah membayar uang Reklamasi sebesar Rp15 juta lagi.

    Padahal pihak pemohon sebelumnya sudah menyetorkan dana sebesar Rp20 juta, itu adalah dana jaminan sebagai kesungguhan setiap permohonan izin, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang lama, akan tetapi karena Pergub itu sudah dicabut, sehingga semua dana kesungguhan itu seharunya dikembalikan kepada pemohon.

    Akan tetapi setelah pemohon mengajukan pengambilan dana dimaksud, dari pihak Distamben mengatakan dana tersebut tidak dapat dikembalikan sebelum izin Produksinya terbit.

    "Semestinya Distamben mengembalikan dana kesungguhan sebesar Rp 20 juta, sebelum izin produksinya keluar, karena Pergubnya sudah tidak berlaku!" tukasnya.

    Terkait hal itulah, ketiga pemohon akan melaporkan segera dugaan Pungli tersebut, kepada pihak penegak hukum.

    "Karena permasalahan ini, pihak pemohon sangat kecewa dan mulai mengumpulkan bukti bukti, termasuk dana yang telah dibayarkan kepada dinas terkait untuk dilaporkan kepihak berwajib dalam waktu dekat ini " ungkap Ahmadi.[tampetu]


    • Komentar
    • Facebook Komentar

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Ada Pungli Perizinan Galian C?, Dinas ESDM Kalteng Masih Cari Tahu Rating: 5 Reviewed By: Kabar Kalteng
    Scroll to Top