TP4D Kejaksaan Harapkan DPUPR Pulpis Bekerja Sesuai Aturan yang Ada

Print Friendly and PDF


PULANG PISAU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau, menggelar agenda rapat dengan pihak Dinas PUPR dalam rangka memberikan pengawalan dan pendampingan terhadap kegiatan di dinas tersebut.

Adapun rangkaian rapat yang dibahas terkait pemaparan teknis empat bidang di Dinas PUPR yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kamis (23/8/2018).

Dalam rapat pemaparan tersebut di hadiri oleh sejumlah Kepala Bidang (Kabid) di lingkup Dinas PUPR, Konsultan dan sejumlah kontraktor yang bekerja di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Kejari Pulang Pisau, Triono Rahyudi, mengatakan, sesuai tupoksi dan agenda TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau, pihaknya akan terus melakukan upaya pengawalan, pengawasan dan pendampingan terhadap kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Kali ini rapat dilangsungkan agenda TP4D dengan Dinas PUPR untuk membahas pemaparan teknis empat bidang kegiatan di dinas tersebut.

"Agenda ini sedianya kita gelar pada Juli lalu, tapi karena padarnya jadwal kita, maka baru hari ini bisa terlaksana," ucap Triono kepada awak media, Kamis (23/8/2018) usai kegiatan.

Ia juga mengatakan, agenda kegiatan rapat dengan pihak PUPR dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan dan menciptakan pekerjaan yang terarah yang mendapatkan pendampingan dari TP4D Kejaksaan.

"Dari paparan tadi disampaikan hal penting, diantaranya terkait volume, teknis pekerjaan serta teknis lainnya," ujar Triono pada kesempatan itu.

Lanjut Triono, selain hal itu pihaknya juga menerima masukan-masukan dan juga ada beberapa hal yang perlu pendalaman dari pihaknya sehingga kedepannya perlu diadakan diskusi secara detail dari masing-masing bidang paket kerja di dinas tersebut.

"Paparan tadi dari bidang Bina Marga 2 kegiatan, Cipta Karya 4 kegiatan, Tata Ruang 1 kegiatan dan Pengairan SDA 3 kegiatan," terangnya.

Triono berharap dengan telah digelarnya rapat diskusi ini, tentunya kita harapkan kepada seluruh pihak penyelenggara kegiatan di instansi, khususnya di dinas PUPR ini agar benar secara prosedur, benar secara dokumen dan benar secara fisik. "Kita harapka juga untuk pihak penyedia bisa bekerjsa sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai ketentuan yang ada tentunya," ungkapnya.

Sedikit tambah Triono, pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar dapat sama-sama memberikan fungsi kontrolnya terhadap pembangunan-pembangunan yang kiranya memang diduga memang tidak ada kesesuaian dari ketentuan dan aturan yang ada.

"Kita juga perlu masukan dari pihak masyarakat agar kedepannya pekerjaan pembangunan di daerah semakin baik dan bagus tidak salah dimata hukum," tukasnya.

Sementara Kabid Cipta Karya, Iwan, mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan ada pendampingan dari pihak kejaksaan ini. Karena menurutnya dengan didampingi pihak kejaksaan tentunya menjadi warning atau peringatan bagi kita semua dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana pemerintah jangan sampai menyalahi aturan sehingga harus merurusan dengan hukum.

"Kami tentunya sangat terbantu dengan adaya pendampingan dari pihak kejaksaan ini, biar kita dalam setiap proses pelaksanaan pekerjaan dapat terkontrol atau terarah, artinya jangan sampai menyimpang dari aturan yang ada," ungkapnya.[manan]


TAG